Pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71 ribu sekolah pada tahun 2026 ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek besar tersebut berasal dari hasil efisiensi belanja negara hingga uang hasil sitaan kasus korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Dudung saat meninjau hasil revitalisasi di SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Ia menjelaskan, dari total target tersebut, anggaran untuk 11 ribu sekolah saat ini sudah siap digunakan. Sisanya akan dialokasikan melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Nanti ke depan, sekarang ini tahun 2026 ini sudah 71 ribu sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11 ribu sekolah anggarannya ada yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan. Dan ini insyaallah mudah-mudahan, dan ini anggaran tuh anggaran dari Bapak Presiden dari efisiensi, kemudian dari sitaan-sitaan orang koruptor-koruptor yang akhirnya bermanfaat untuk anak-anak kelas, anak-anak sekolah kita,” ujar Dudung kepada wartawan usai peninjauan.
Sementara itu, sektor madrasah juga menjadi perhatian dalam program revitalisasi ini. Dudung menyebutkan bahwa sebanyak 9.000 madrasah akan direvitalisasi pada tahun 2026. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, di mana 2.120 madrasah telah selesai direvitalisasi pada 2025.
“Dan ini untuk madrasah, ini tahun 2025 ini direvitalisasi 2.120 tahun 2025. Dan 2026, 9.000 yang akan direvitalisasi,” jelasnya.
Di balik target ambisius tersebut, terdapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dudung mengungkapkan bahwa kepala negara menginginkan para siswa dapat menikmati ruang kelas yang nyaman dan aman, serta fasilitas sanitasi yang memadai.
“Jadi Bapak Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, yang nyaman. Ini ber-AC, coba bayangkan. Tidak ada sekolah lagi yang bocor, kemudian sanitasinya juga saya lihat WC-nya ya, toiletnya juga sangat bagus,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Dudung menegaskan bahwa proses revitalisasi akan diawasi secara ketat. Transparansi penggunaan dana menjadi prioritas dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas.
“Ya akan ada pengecekan (transparansi dana), kita pun langsung pengecekan juga. Jadi kita audit secara total juga baik dari Muhammadiyah ada, dari kementerian ada, dari BPKP juga ada,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026 Capai 5,61 Persen, Pengamat Sebut Masih Bergantung pada Belanja Negara
Lansia di Parung Jadi Korban Tabrak Lari Pengendara Motor di Bawah Umur, Keluarga Pilih Damai
Kejaksaan Agung Alihkan Status Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Dipasangi Alat Detektor
Bareskrim Tetapkan Dua Direktur Perusahaan sebagai Tersangka Tambang Emas Ilegal