Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina untuk kedua kalinya memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, sebuah langkah yang memperdalam krisis politik di negara tersebut dan berpotensi mengancam ambisinya maju dalam pemilihan presiden pada 2028. Para anggota parlemen, pada Senin, 11 Mei 2026, memberikan suara mayoritas untuk melanjutkan kasus pemakzulan ini ke Senat, yang nantinya akan memutuskan apakah Duterte tetap menjabat atau dilarang secara permanen menduduki posisi publik. Dari 290 legislator yang hadir, sebanyak 255 mendukung mosi tersebut, angka yang jauh melampaui ambang batas yang disyaratkan undang-undang.
Tuduhan yang diajukan terhadap wakil presiden berusia 47 tahun itu mencakup dugaan penyalahgunaan dana publik, kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez. Dalam sebuah konferensi pers daring tahun lalu, Duterte mengakui telah memerintahkan seseorang bahwa "jika saya dibunuh, pergilah bunuh BBM, Liza Araneta, dan Martin Romualdez." BBM adalah singkatan yang merujuk kepada Presiden Marcos.
Duterte menolak proses pemakzulan ini dan menyebut pengaduan tersebut sebagai "tidak lebih dari selembar kertas." Ia juga enggan menghadiri sidang kongres yang menyelidiki tuduhan terhadap dirinya. Sementara itu, pemakzulan kedua ini terjadi setelah Mahkamah Agung Filipina tahun lalu membatalkan upaya serupa sebelumnya karena alasan prosedural sebelum sidang Senat dimulai. Namun, putusan itu tidak melarang anggota parlemen mengajukan kasus baru.
Dengan langkah ini, Duterte menjadi pejabat pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan dua kali. Perhatian kini tertuju pada Senat, tempat para analis menilai Duterte masih memiliki dukungan yang kuat. "Bagaimana jalannya sidang pemakzulan di hadapan publik akan membentuk cara pemilih memandang pencalonannya," ujar Jean Encinas-Franco, profesor ilmu politik dari Universitas Filipina.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, tetap menjadi salah satu kandidat terkuat dalam survei awal untuk pemilihan presiden 2028, meskipun perseteruannya dengan Marcos Jr. semakin memanas. Sidang di Senat nantinya akan menjadi panggung yang menentukan tidak hanya nasib politiknya, tetapi juga arah demokrasi di Filipina.
Artikel Terkait
Pertemuan Perdana Mahfud MD dan Jokowi Usai Pilpres 2024, Bahas Kerinduan Masa Kabinet
Dirjen Dukcapil Tegaskan KTP-el Masih Wajib untuk Check-in Hotel, Bantah Isu Larangan Fotokopi
MPR RI Minta Maaf atas Polemik LCC Empat Pilar di Kalbar, Nonaktifkan Juri dan MC
70 Anggota Parlemen Partai Buruh Desak Keir Starmer Mundur Usai Kekalahan Telak di Pemilu Lokal