Mensos Gus Ipul: Akurasi Data dan Kredibilitas Lembaga Kunci Optimalisasi Panti Sosial

- Minggu, 10 Mei 2026 | 17:15 WIB
Mensos Gus Ipul: Akurasi Data dan Kredibilitas Lembaga Kunci Optimalisasi Panti Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa akurasi data dan kredibilitas lembaga menjadi fondasi utama dalam pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan agar pelayanan yang diberikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam pandangannya, tanpa data yang valid, program-program kesejahteraan sosial berpotensi meleset dari sasaran yang telah ditentukan.

Gus Ipul menyoroti urgensi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal yang harus digunakan dalam setiap pelaksanaan program, termasuk yang dijalankan oleh LKS. Ia menyebutkan bahwa instruksi Presiden secara tegas meminta partisipasi aktif semua pihak dalam proses pemutakhiran data ini.

“Jadi salah satu tugas saya dengan Ibu Gubernur, dengan Bupati/Wali Kota melalui Dinsos masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi Bapak Presiden, semua bisa ikut berpartisipasi,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Minggu (10/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam forum dialog antara Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, sehari sebelumnya.

Menteri Sosial menjelaskan bahwa terdapat dua jalur pemutakhiran data yang dapat ditempuh. Pertama, jalur formal yang dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan atau desa, kemudian berlanjut ke Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi, sebelum akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah. Kedua, jalur partisipasi yang terbuka bagi siapa saja melalui aplikasi Cek Bansos, call center, maupun WhatsApp Center.

“Ini sudah kita kasih saluran khusus, namanya aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini menjadi penghubung antara operator desa, operator dinas sosial, dan operator Kementerian Sosial,” jelas Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul mendorong para pengelola LKS untuk membangun kredibilitas lembaga melalui proses akreditasi. Menurutnya, langkah ini akan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi, sehingga LKS tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

“Maka itu dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak seluruh pengelola LKS, mari kita buat lembaga kita kredibel,” ucapnya.

Ke depan, Gus Ipul berharap pertemuan dengan para pengelola LKS dapat menghasilkan rencana aksi bersama yang berdampak nyata. Revitalisasi, akreditasi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi tiga pilar utama yang ia tekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sehingga LKS benar-benar bisa melayani dengan baik mereka yang memerlukan pelayanan sosial,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Ia menilai regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghidupkan kembali peran mitra strategis di bidang sosial.

“Artinya, Pak Menteri betul-betul fokus bagaimana mitra strategis kita untuk dihidupkan kembali, diperhatikan,” kata Adhy.

Ia juga menekankan pentingnya identifikasi data, akreditasi, dan standarisasi pelayanan LKS. Menurutnya, setelah lembaga terakreditasi dengan baik, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan LKS memenuhi standar pelaksanaan kegiatan sosial.

“Setelah terakreditasi dengan baik kelembagaannya, tentu kita harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh LKS itu memenuhi standar pelaksanaan kegiatan sosial,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, sejumlah direktur jenderal di lingkungan Kemensos, serta pejabat lainnya. Dari unsur daerah, hadir Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, Ketua Baznas Jawa Timur Prof. KH. Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfudz, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, serta para kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sebagai penutup, para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya turut memeriahkan acara dengan menampilkan hadrah dan tari tradisional Remo untuk para tamu undangan.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Tags