IDXChannel – DPR memberi sambutan hangat terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) soal perluasan akses digital lewat program Kampung Internet. Program ini, kata mereka, sudah menyentuh 1.282 titik akses di berbagai pelosok Indonesia. Lumayan banyak, ya.
Yudha Novanza Utama, anggota Komisi I DPR RI, bilang program ini adalah langkah konkret untuk mempercepat transformasi digital nasional. Tapi yang paling penting, katanya, adalah menjembatani kesenjangan akses internet antara kota dan desa. Soal itu, memang masih jadi pekerjaan rumah besar.
“Saya mengapresiasi inisiatif Kampung Internet yang tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yudha, Senin (27/4/2026). “Terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di daerah.”
Menurut dia, pendekatan yang dipakai program ini bertumpu pada tiga pilar: terhubung, tumbuh, dan terjaga. Nah, tiga pilar ini jadi fondasi penting. Maksudnya, pembangunan digital jangan cuma soal infrastruktur fisik semata, tapi juga harus menyentuh pemberdayaan masyarakat dan keamanan ruang digital. Agak berat memang, tapi perlu.
Di sisi lain, Yudha juga menyoroti soal jaringan fiber optik di desa. Katanya, kehadiran teknologi ini bisa meningkatkan kualitas konektivitas secara signifikan. Dampaknya? Pelaku UMKM jadi punya peluang lebih besar untuk memperluas pasar lewat platform digital. Belum lagi efisiensi di aktivitas ekonomi lokal yang ikut terdorong.
“Transformasi digital di desa harus dipastikan tidak berhenti pada akses semata,” tegasnya. “Tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, program Kampung Internet telah menunjukkan dampak positif yang nyata.”
Yudha juga memuji upaya Komdigi dalam mendorong peningkatan kapasitas SDM. Misalnya lewat pelatihan teknis dan pemberdayaan generasi muda. Termasuk, melibatkan siswa SMK dalam pengelolaan jaringan melalui skema seperti Telcohub. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan ekosistem digital di tingkat lokal bisa berkelanjutan. Sekaligus menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola infrastruktur teknologi.
Namun begitu, dia mendorong agar program ini terus diperluas. Tapi jangan lupa, aspek pemerataan, kualitas layanan, dan literasi digital masyarakat juga harus diperhatikan. Soalnya, kalau nggak, manfaat transformasi digital nggak akan dirasakan secara inklusif di seluruh Indonesia.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI akan terus mendukung dan mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur digital nasional,” katanya. “Agar sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, termasuk pencapaian penetrasi broadband dan peningkatan kualitas layanan internet di seluruh Indonesia.”
(Nur Ichsan Yuniarto)
Artikel Terkait
Enam hingga Tujuh Penumpang Masih Terjebak di Kereta Argo Bromo Anggrek Usai Tabrakan dengan KRL di Bekasi Timur
Kanselir Jerman Akui Barat Meremehkan Kekuatan Iran dan Kecam Strategi Negosiasi AS
ESDM Dorong CNG sebagai Alternatif Pengganti LPG untuk Kurangi Ketergantungan Impor
Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur Tewaskan 6 Penumpang, 80 Luka-luka