MURIANETWORK.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan pemeriksaan harta kekayaan oknum Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang disebut turut menikmati duit korupsi BTS 4G Bakti Kominfo sebesar Rp70 miliar.
Pemeriksaan harta tersebut juga harus menyasar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah.
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, DPR RI memiliki tiga tugas yang perlu dipahami publik.
Di mana, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU 17/2014, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
"APBN, fungsi anggaran yang disahkan melalui sebuah UU (fungsi legislasi) membuka ruang bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/5).
Selanjutnya, kata Hari, pembentukan Banggar DPR RI juga telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk mengirimkan utusannya mencari dana bagi brankas partai.
Artikel Terkait
Wacana Redenominasi Rp1.000 Jadi Rp1: Antara Peta Jalan Pemerintah dan Gemuruh Suara Publik di YouTube
182 Pemukim Israel Masuk Al Aqsa, Lakukan Ritual Talmud di Dekat Kubah Batu
Prabowo Soroti Islam Moderat dan Kerja Sama Kesehatan dengan Pakistan
ADB Naikkan Proyeksi Ekonomi Asia-Pasifik, Didorong Ekspor yang Menggeliat