Jakarta - Suasana sore di Istana Kepresidenan kemarin (21/4) cukup ramai. Presiden Prabowo Subianto ternyata memang memanggil salah satu penasihatnya, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, untuk sebuah pertemuan tertutup. Agenda yang dibahas, seperti yang diungkapkan Dudung kepada para wartawan yang menunggu, cukup berat: isu-isu strategis pertahanan nasional dan situasi geopolitik global yang sedang panas.
Dudung sendiri mengaku mendapat panggilan itu lewat ajudan Presiden pada malam sebelumnya. Ia kemudian menghadap ke Istana sekitar pukul tiga sore.
“Saya belum tahu detailnya sih. Tapi kan saya ini Penasihat Presiden, jadi mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran atau masukan,” ujar Dudung dengan santai sebelum masuk.
“Biasanya beliau memang suka minta pendapat dari kita.”
Soal apa saja yang akan dibicarakan, Dudung memberi sedikit bocoran. Ternyata cakupannya luas, dari dalam negeri sampai mancanegara. Ia menyebut satu kawasan yang pasti akan disinggung: Timur Tengah.
“Ya, kira-kira itulah,” imbuhnya singkat.
Namun begitu, ada satu topik lama yang kembali mencuat dan menarik perhatian: wacana Major Defense Partnership atau Kemitraan Pertahanan Utama dengan Amerika Serikat. Menurut Dudung, kerja sama militer dengan AS ini bukan hal baru dan kemungkinan besar akan tetap jalan di era pemerintahan Prabowo.
“Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan,” jelasnya.
“Tapi untuk hal-hal yang prinsip, saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau.”
Di sisi lain, isu sensitif tentang pesawat militer asing khususnya dari AS yang dikabarkan melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia juga sempat ditanyakan. Respons Dudung tegas dan tanpa basa-basi.
“Itu sudah hukum internasional ya,” tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
“Tidak boleh, lah ya.”
Pernyataannya itu seperti menegaskan kembali bahwa kedaulatan udara Indonesia adalah harga mati, apapun kerja sama yang sedang dibangun. Pertemuan sore itu pun berlangsung cukup lama, meninggalkan sejumlah sinyal tentang arah kebijakan pertahanan ke depan.
Artikel Terkait
Telkom Pacu Kesetaraan Gender, Targetkan 32% Karyawan Perempuan pada 2030
Roy Suryo Akui Terima Bayaran Sebagai Brand Ambassador Buku Gibran End Game
BPS Peringatkan Ancaman Godzilla El Nino terhadap Stok dan Harga Pangan
Indonesia Tolak Tawaran Pinjaman IMF-Bank Dunia USD 30 Miliar, Andalkan Cadangan Kas Sendiri