DPR Desak Pemerintah Segera Lindungi Dua Kapal Tanker Indonesia Terjebak di Selat Hormuz

Dua kapal tanker Indonesia masih terkatung-katung di Selat Hormuz. Situasinya makin genting pasca Iran secara resmi menutup akses jalur pelayaran strategis itu. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

"Pemerintah perlu segera mengutamakan langkah perlindungan dan evakuasi yang konkret," tegas Dave saat dihubungi Minggu (19/4/2026).

Baginya, keselamatan awak kapal dan keamanan aset nasional tak bisa ditawar. Itu harus jadi prioritas utama. "Sehingga diplomasi yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga memberikan solusi nyata terhadap kondisi darurat yang sedang dihadapi," ujarnya lagi.

Memang, penutupan selat itu bukan main-main dampaknya. Stabilitas perdagangan internasional langsung terganggu. Bagi Indonesia, implikasinya sangat langsung: ada aset dan warga negara yang terjebak di tengah ketegangan.

Di sisi lain, Dave menegaskan posisi Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Prinsip perdamaian dunia dan penghormatan hukum internasional, katanya, harus dijunjung tinggi.

"Pemerintah perlu segera melakukan langkah diplomasi intensif, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, termasuk memanfaatkan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata dia.

Menurutnya, diplomasi adalah kunci. Ia yakin Indonesia punya rekam jejak sebagai jembatan dialog. Optimisme itu bisa jadi modal untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik meluas.

"Komisi I DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah," tutup Dave. Harapannya, ikhtiar bersama ini membawa hasil positif, bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga untuk stabilitas kawasan.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Selat Hormuz? Sebelumnya, juru bicara militer Iran, Letnan Kolonel Ebrahim Zolfaghari, menyatakan negaranya mengambil alih kendali penuh atas selat itu. Alasannya, mereka menuding Amerika Serikat melakukan blokade angkatan laut dan aksi "pembajakan".

Zolfaghari mengklaim Iran awalnya beritikad baik, menyetujui jalur pelayaran terkendali untuk sejumlah kapal. Namun, AS dianggap melanggar kepercayaan itu. "Mereka terus terlibat dalam perampokan dan pembajakan dengan kedok blokade," tambahnya.

Karena itulah, kendali dikembalikan ke keadaan semula. "Selat strategis ini berada di bawah pengawasan dan kendali ketat angkatan bersenjata," pungkas sang juru bicara.

Situasi kini benar-benar menguji. Diplomasi memang dibutuhkan, tapi waktu bagi awak kapal yang terjebak mungkin tak banyak.