Proses keberangkatan jamaah haji tahun 2026 akan tetap berjalan sesuai rencana. Itulah penegasan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, menepis segala kekhawatiran soal penundaan.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menyatakan kesiapan operasional telah mencapai tahap akhir. "Seluruh tahapan operasional haji berjalan sesuai rencana," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (18/4).
Ia menambahkan, "InsyaAllah, keberangkatan jamaah dimulai tepat waktu, dan seluruh layanan telah kami siapkan dengan optimal."
Jadwalnya sudah jelas. Para jamaah akan mulai masuk asrama haji pada 21 April mendatang. Setelah itu, gelombang keberangkatan bertahap akan berlangsung sepanjang sebulan, dari 22 April hingga 21 Mei. Puncak ibadah, wukuf di Arafah, diperkirakan jatuh pada 25-26 Mei. Sementara fase pemulangan bakal berlangsung sepanjang Juni, hingga awal Juli.
Di sisi lain, tak cuma jamaah yang bersiap. Pemerintah juga telah memberangkatkan petugasnya secara bertahap. Tim pendahulu sudah berangkat sejak 13 April, disusul petugas di bandara dan Madinah beberapa hari kemudian. Petugas untuk wilayah Makkah rencananya berangkat pekan depan.
Untuk mendukung kelancaran, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi di tanah air. Ada tambahan dua lokasi baru, yaitu di Cipondoh dan Yogyakarta. Layanan fast track juga disediakan di empat bandara utama Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar untuk memangkas antrean imigrasi.
Menurut Menhaj, persiapan akomodasi, makan, transportasi, hingga layanan kesehatan di Arab Saudi dan Indonesia sudah hampir seratus persen. "Kami memastikan jamaah mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan terstandar sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air," tegasnya.
Namun begitu, situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah, tentu jadi perhatian. Pemerintah mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, dari kementerian dalam negeri, maskapai penerbangan, hingga otoritas Arab Saudi. Mitigasi risiko digenjot. "Keselamatan jamaah adalah prioritas utama," kata Irfan.
Lalu, bagaimana dengan isu kenaikan biaya avtur yang sempat beredar? Pemerintah punya jawaban tegas. Memang ada tambahan biaya yang harus ditanggung, sekitar Rp 1,77 triliun. Tapi, kabar baiknya, beban itu tidak akan dibebankan ke jamaah.
"Sesuai arahan Presiden, tambahan ini tidak dibebankan kepada jamaah," jelas Menhaj. "Negara hadir untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa memberatkan jamaah."
Di penghujung pernyataannya, Irfan Yusuf mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung. "Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh tahapan berjalan lancar, jamaah sehat dan aman, serta meraih haji yang mabrur."
Kini, tinggal menunggu hari H. Semua sistem telah di-set, tinggal pelaksanaannya di lapangan yang akan membuktikan.
Artikel Terkait
PNM Raih Penghargaan Internasional untuk Penerbitan Sukuk Rp3,77 Triliun
Jembatan Kolonial Belanda di Klaten Akhirnya Direvitalisasi Setelah 13 Tahun Terbengkalai
Presiden Prabowo Beri Pengarahan kepada Seluruh Ketua DPRD di Retret Akmil Magelang
Gubernur DKI Dorong BUMD Tak Hanya Jadi Pemain Lokal, Tapi Ekspansi ke Pasar Global