Dari Davos ke Bali: Indonesia Ambil Alih Komando Ekonomi Biru Global

Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos tahun ini terasa berbeda. Ada fokus baru yang mencolok, yang oleh banyak peserta dijuluki 'Blue Davos'. Tema 'Year of Water' yang diusung WEF 2026 bukan sekadar hiasan. Isu laut dan air kini duduk di meja prioritas strategis, menandai pergeseran serius dalam percakapan global.

Pesannya jelas: krisis laut bukan lagi urusan lingkungan semata. Ini adalah risiko sistemik yang mengancam ekonomi, ketahanan pangan, hingga perdagangan dunia.

Selama ini, laut sering jadi catatan kaki. Penting di atas kertas, tapi terlupakan saat pembiayaan dan eksekusi dibahas. Ambil contoh SDG 14 tentang kehidupan bawah laut. Tujuan ini dikenal sebagai yang paling kurang pendanaannya. Diskusi di Davos mengonfirmasi kenyataan pahit itu. Dunia tak kekurangan komitmen, tapi kita semua kekurangan cara untuk mengubah janji jadi aksi nyata.

Ancaman seperti pemanasan laut, polusi plastik, atau turunnya stok ikan kini dipahami sebagai masalah lintas batas. Dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah situasi ini, Indonesia muncul dengan posisi unik. Bukan cuma sebagai negara yang terdampak, tapi sebagai negara kepulauan terbesar yang punya kapasitas untuk memimpin.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, menekankan fondasi stabilitas, kredibilitas, dan kepastian kebijakan.

Pesan itu krusial. Sebab, ekonomi biru seperti investasi jangka panjang lainnya mustahil tumbuh tanpa kepercayaan dan tata kelola yang kuat. Pendekatan makro ini memberi konteks. Stabilitas politik, disiplin fiskal, dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitatif jadi prasyarat mutlak, termasuk untuk transformasi sektor kelautan. Laut tak lagi dilihat sebagai ladang eksploitasi sesaat, melainkan aset strategis untuk kemakmuran jangka panjang.

Di tingkat teknis, arah itu diterjemahkan lebih konkret oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai sesi seperti Velocity of the Blue Economy hingga Scaling Blue Finance, terus menegaskan satu hal: ekonomi biru adalah agenda pembangunan dan investasi, bukan sekadar isu lingkungan. Pemerintah mendorong perluasan kawasan konservasi, perikanan terukur berbasis kuota, hingga penguatan peran nelayan. Pendekatannya terintegrasi, berusaha memadukan perlindungan ekosistem dengan penciptaan nilai ekonomi.

Indonesia juga membawa aset strategisnya ke panggung global, seperti cadangan mangrove dan lamun yang luas. Ini adalah modal blue carbon, menunjukkan bahwa konservasi laut bisa langsung berkontribusi pada agenda iklim.