Dari Davos ke Bali: Indonesia Ambil Alih Komando Ekonomi Biru Global

Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos tahun ini terasa berbeda. Ada fokus baru yang mencolok, yang oleh banyak peserta dijuluki 'Blue Davos'. Tema 'Year of Water' yang diusung WEF 2026 bukan sekadar hiasan. Isu laut dan air kini duduk di meja prioritas strategis, menandai pergeseran serius dalam percakapan global.

Pesannya jelas: krisis laut bukan lagi urusan lingkungan semata. Ini adalah risiko sistemik yang mengancam ekonomi, ketahanan pangan, hingga perdagangan dunia.

Selama ini, laut sering jadi catatan kaki. Penting di atas kertas, tapi terlupakan saat pembiayaan dan eksekusi dibahas. Ambil contoh SDG 14 tentang kehidupan bawah laut. Tujuan ini dikenal sebagai yang paling kurang pendanaannya. Diskusi di Davos mengonfirmasi kenyataan pahit itu. Dunia tak kekurangan komitmen, tapi kita semua kekurangan cara untuk mengubah janji jadi aksi nyata.

Ancaman seperti pemanasan laut, polusi plastik, atau turunnya stok ikan kini dipahami sebagai masalah lintas batas. Dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah situasi ini, Indonesia muncul dengan posisi unik. Bukan cuma sebagai negara yang terdampak, tapi sebagai negara kepulauan terbesar yang punya kapasitas untuk memimpin.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, menekankan fondasi stabilitas, kredibilitas, dan kepastian kebijakan.

Pesan itu krusial. Sebab, ekonomi biru seperti investasi jangka panjang lainnya mustahil tumbuh tanpa kepercayaan dan tata kelola yang kuat. Pendekatan makro ini memberi konteks. Stabilitas politik, disiplin fiskal, dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitatif jadi prasyarat mutlak, termasuk untuk transformasi sektor kelautan. Laut tak lagi dilihat sebagai ladang eksploitasi sesaat, melainkan aset strategis untuk kemakmuran jangka panjang.

Di tingkat teknis, arah itu diterjemahkan lebih konkret oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai sesi seperti Velocity of the Blue Economy hingga Scaling Blue Finance, terus menegaskan satu hal: ekonomi biru adalah agenda pembangunan dan investasi, bukan sekadar isu lingkungan. Pemerintah mendorong perluasan kawasan konservasi, perikanan terukur berbasis kuota, hingga penguatan peran nelayan. Pendekatannya terintegrasi, berusaha memadukan perlindungan ekosistem dengan penciptaan nilai ekonomi.

Indonesia juga membawa aset strategisnya ke panggung global, seperti cadangan mangrove dan lamun yang luas. Ini adalah modal blue carbon, menunjukkan bahwa konservasi laut bisa langsung berkontribusi pada agenda iklim.

Namun begitu, Indonesia sadar betul. Tantangan laut tak bisa dihadapi sendirian. Ekosistemnya lintas batas, begitu pula peluang dan risikonya.

Karena itu, kolaborasi sistemik jadi kunci. Perlu keterlibatan pemerintah, swasta, lembaga keuangan, hingga masyarakat sipil. Di sinilah isu pembiayaan atau "blue finance" menjadi titik tekan. Tanpa skema pendanaan yang inovatif dan berdampak, ekonomi biru bisa jadi sekadar jargon.

Momentum ini diperkuat dengan langkah nyata. Pada 22 Januari 2026 di Davos, KKP dan World Economic Forum menandatangani Letter of Intent.

LoI ini lebih dari sekadar simbol. Ini adalah komitmen strategis untuk mendukung penyelenggaraan Ocean Impact Summit 2026. Tujuannya jelas: menempatkan laut sebagai prioritas strategis dan mengkatalisasi aksi serta investasi yang berkelanjutan.

Ocean Impact Summit sendiri rencananya digelar di Bali pada 8-9 Juni 2026, bertepatan dengan World Ocean Day dan Coral Triangle Day.

Acara ini dirancang sebagai jembatan. Dari percakapan menuju implementasi, dari komitmen global ke proyek yang "bankable". Dengan menghadirkan kepala negara, investor, dan pelaku usaha, OIS berambisi menjembatani kesenjangan lama antara logika lingkungan dan logika investasi.

Pemilihan Bali sebagai tuan rumah punya makna. Ini adalah simbol arah baru diplomasi ekonomi Indonesia.

Dari Davos ke Bali, Indonesia ingin tunjukkan bahwa kepemimpinan global diukur dari kemampuan mengorkestrasi aksi kolektif yang berdampak nyata. Di dunia yang kerap terpecah oleh konflik geopolitik, agenda ekonomi biru menawarkan narasi alternatif: kerja sama masih mungkin, asal berdasar pada kepentingan bersama dan manfaat jangka panjang. Posisi Indonesia sebagai negara maritim dan demokrasi besar di Global South membuatnya tepat untuk menjembatani kepentingan-kepentingan itu.

Harapannya, OIS 2026 di Bali bisa menggerakkan dunia dari ambisi menuju realisasi. Agar laut benar-benar menjadi poros baru pembangunan global. Dan Indonesia siap memimpin transisi itu.

Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik