Pemerintah Alokasikan Rp48,7 Triliun untuk 96,8 Juta Penerima BPJS Kesehatan

Pemerintah memastikan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan telah ditetapkan. Angkanya cukup besar, mencapai 96,8 juta jiwa di seluruh Indonesia. Untuk menopang program ini, anggaran yang digelontorkan dari APBN tak main-main: Rp4,06 triliun setiap bulannya. Kalau dihitung setahun penuh, dana yang disiapkan bisa mencapai Rp48,7 triliun khusus untuk PBI Jaminan Kesehatan di tingkat pusat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penjelasan rinci.

“Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Lantas, siapa saja yang masuk dalam daftar penerima bantuan ini? Patokannya adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta PBI adalah warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Menurut Gus Ipul, angka kemiskinan nasional saat ini berada di kisaran 23,8 juta jiwa. Jelas terlihat, cakupan PBI jauh lebih luas daripada sekadar data penduduk miskin itu sendiri.

Di sisi lain, pemerintah sedang menggodok pembagian kuota ini. Tujuannya agar merata di setiap kabupaten dan kota, dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan masing-masing wilayah. Gus Ipul sendiri berharap kuota PBI bisa bertambah ke depannya. “Data kita ini sangat dinamis,” katanya, mengingatkan bahwa situasi bisa berubah sewaktu-waktu.

Persoalan lain yang sempat mencuat adalah penonaktifan massal peserta PBI pada Februari 2026 lalu. Tercatat, sekitar 11 juta peserta dinonaktifkan karena datanya tidak sesuai dengan DTSEN.

Namun begitu, perkembangan terbaru hingga 11 April 2026 menunjukkan ada pergerakan. Sebanyak 2,15 juta orang telah melakukan reaktivasi. Rinciannya, 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK. Lalu, ada 1,4 juta orang yang beralih segmen menjadi penerima bantuan dari pemerintah daerah. Sementara 188,7 ribu orang memilih jadi peserta mandiri.

Selain itu, 57 ribu orang tercatat sebagai PNS, TNI, atau Polri. Sedangkan 185 ribu lainnya masuk dalam kategori pensiunan swasta, BUMN, atau BUMD.

Upaya penyesuaian data ini tampaknya masih akan terus berlanjut.