Puan Maharani Ingatkan WFH Jumat Harus Jaga Kecepatan Pelayanan Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal kebijakan baru pemerintah. Intinya, aparatur sipil negara (ASN) bakal kerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat. Langkah ini diambil buat menghemat BBM, terlebih di tengah situasi konflik Timur Tengah yang belum jelas ujungnya.

Tapi, bagi Puan, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar hemat energi: produktivitas pelayanan publik. Itu harus tetap terjaga, tak boleh kendor.

“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya Negara melayani rakyat,” tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini langsung akan diuji dengan satu ukuran yang paling mudah dirasakan orang biasa. Yakni, apakah pelayanan publik masih berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah.

“Tentunya DPR mendukung upaya efektivitas dan adaptif yang dilakukan Pemerintah. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH ASN,” lanjutnya.

Puan bilang, dalam urusan yang menyentuh tata kerja aparatur negara, masyarakat sebenarnya nggak peduli di mana ASN bekerja. Mereka cuma mau lihat hasilnya: dokumen selesai tepat waktu, layanan administrasi responsif, dan keputusan negara hadir tanpa jeda yang molor.

“Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan ini melihat peluang. Kebijakan WFH ASN bisa jadi bagian dari modernisasi birokrasi, asalkan benar-benar mendorong perubahan orientasi. Dari sekadar kehadiran fisik, beralih ke kinerja yang terukur dan nyata. Meski begitu, fleksibilitas cuma akan diterima publik kalau tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara jadi makin jauh dari rakyat.