Kepala BGN Tegaskan Anggaran 2026 Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun

Isu anggaran Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp335 triliun akhirnya diklarifikasi langsung oleh pimpinannya. Ternyata, angka sebesar itu tidak sepenuhnya akurat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi resmi untuk lembaganya di tahun 2026 adalah Rp268 triliun. Angka ini sudah sesuai dengan ketentuan APBN yang berlaku. Jadi, dari mana muncul selisih Rp67 triliun itu?

Dadan menjelaskan, angka Rp335 triliun yang ramai dibicarakan itu sebenarnya adalah gabungan. Ia merupakan anggaran inti BGN ditambah dengan dana cadangan pemerintah, yang dikenal sebagai Dana Standby BA BUN.

"Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,"

Ucapnya dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa lalu.

Lalu, untuk apa anggaran sebesar itu digunakan? Ternyata, porsinya sangat besar dialokasikan ke program prioritas. Sekitar 93 persen dari total anggaran, atau nyaris seluruhnya, dikucurkan untuk Bantuan Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini jadi ujung tombak upaya perbaikan gizi di tanah air.

Dana tersebut terutama untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang kini jaringannya sudah menjangkau berbagai daerah.

Dari sisi rincian, anggaran MBG yang mencapai Rp249 triliun itu dialokasikan dengan cukup menarik. Mayoritas, sekitar 70 persen, dipakai untuk pengadaan bahan baku pangan. Kebijakan ini bukan cuma soal menyediakan makanan, tapi juga punya efek berganda. Dampak ekonominya langsung terasa oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di sepanjang rantai pasok.

Di sisi lain, kebutuhan operasional tak ketinggalan. Sekitar 20 persen anggaran disiapkan untuk membiayai hal-hal seperti listrik, sewa kendaraan distribusi, dan yang tak kalah penting: insentif bagi para relawan.

Ngomong-ngomong soal relawan, jumlah mereka sekarang sudah luar biasa. Dadan mengungkapkan, lebih dari 1,2 juta orang tersebar di seluruh Indonesia terlibat dalam SPPG. Untuk jerih payahnya, mereka mendapatkan penghasilan bulanan yang bervariasi, umumnya antara Rp2,4 juta sampai Rp3,2 juta.

"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,"

tandas Dadan menutup penjelasannya.

Dengan begitu, polemik angka anggaran pun menemui kejelasan. Fokusnya tetap pada penyerapan dana untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.