Isu anggaran Badan Gizi Nasional yang mencapai Rp335 triliun akhirnya diklarifikasi langsung oleh pimpinannya. Ternyata, angka sebesar itu tidak sepenuhnya akurat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi resmi untuk lembaganya di tahun 2026 adalah Rp268 triliun. Angka ini sudah sesuai dengan ketentuan APBN yang berlaku. Jadi, dari mana muncul selisih Rp67 triliun itu?
Dadan menjelaskan, angka Rp335 triliun yang ramai dibicarakan itu sebenarnya adalah gabungan. Ia merupakan anggaran inti BGN ditambah dengan dana cadangan pemerintah, yang dikenal sebagai Dana Standby BA BUN.
"Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar,"
Ucapnya dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa lalu.
Lalu, untuk apa anggaran sebesar itu digunakan? Ternyata, porsinya sangat besar dialokasikan ke program prioritas. Sekitar 93 persen dari total anggaran, atau nyaris seluruhnya, dikucurkan untuk Bantuan Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini jadi ujung tombak upaya perbaikan gizi di tanah air.
Dana tersebut terutama untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang kini jaringannya sudah menjangkau berbagai daerah.
Artikel Terkait
Ekonom: Belanja Lain-Lain Rp200 Triliun Jadi Bantalan Fiskal di APBN 2026
Instagram Uji Coba Fitur Berlangganan untuk Tonton Stories Diam-diam
Harga BBM Non-Subsidi di Jakarta Masih Stabil, Tak Ada Kenaikan
DPR Desak Penarikan Pasukan Perdamaian TNI dari Lebanon Usai Serangan Israel