Bank bjb dan Pemda Jabar Salurkan Rp 700 Miliar untuk Perbaiki 35.000 Rumah Tidak Layak Huni

Bank bjb kembali menunjukkan perannya. Kali ini, mereka memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah Jawa Barat untuk sebuah program yang cukup ambisius: memperbaiki puluhan ribu rumah tidak layak huni. Fokusnya jelas, mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput, dimulai dari tempat tinggal masyarakat.

Kerja sama itu resmi dimulai Jumat lalu, 27 Maret 2026. Di Menara bank bjb, lantai tujuh, sejumlah pejabat berkumpul. Mereka menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Satker Perumahan Jabar dan bank bjb. Tujuannya, menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk tahun anggaran 2026.

Nadya Rahmarani Akbar, mewakili pemerintah, dan Maman Rukmana dari divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb, yang menandatangani dokumen tersebut. Momen itu juga dihadiri sejumlah nama penting. Di antaranya, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, beserta jajarannya.

Menurut Nunung, program BSPS ini adalah instrumen penting pemerintah. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendekatan gotong royong untuk memperbaiki rumah mereka sendiri.

"Program ini punya peran krusial," ujar Nunung dalam keterangannya, Senin (30/3). "Dia mendorong peningkatan kualitas hidup lewat penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman."

Sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb merasa punya tanggung jawab mendukung program strategis macam ini. Apalagi di Jawa Barat. Kepercayaan sebagai bank penyalur pun kembali mereka dapatkan untuk tahun 2026. Ini bukan kali pertama. Mereka punya rekam jejak menyalurkan dana serupa dari tahun 2017 sampai 2022. Pengalaman itulah yang jadi modal mereka berkomitmen menyalurkan dana dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Nunung menegaskan harapannya.

"Kami berharap kerja sama ini berjalan lancar dan manfaatnya optimal. bank bjb siap terus berkolaborasi dan berinovasi mendukung program pembangunan, khususnya di sektor perumahan," tegasnya.

Lalu, seberapa besar program ini? Angkanya cukup signifikan. Dana dialokasikan untuk 35.000 unit rumah di Jawa Barat yang kondisinya tidak layak huni. Setiap unit dapat bantuan Rp 20 juta. Kalau dijumlah, totalnya mencapai sekitar Rp 700 miliar.

Penyalurannya akan menjangkau 27 kabupaten dan kota. Rencananya, program bakal berjalan empat bulan, dari April hingga Agustus 2026. Nah, agar efektif dan terawasi, dana disalurkan dengan dua skema. Pertama, penarikan tunai untuk bayar upah tukang. Kedua, lewat pemindahbukuan langsung ke toko material untuk beli bahan bangunan.

Untuk memudahkan, bank bjb menyediakan produk khusus: Tabungan bjb Tandamata Khusus. Rekening ini bebas setoran awal, bebas biaya admin, tanpa saldo mengendap, dan tak ada bunganya. Kemudahan ini diharapkan bisa memberi akses keuangan yang lebih inklusif bagi penerima bantuan.

Di sisi lain, jaringan bank bjb yang luas di Jabar jadi keunggulan. Infrastruktur itu diharapkan bisa mempercepat distribusi, membuat bantuan tersebar lebih merata. Yang menarik, kerja sama ini bukan cuma soal salur-menyalur dana. Potensinya lebih besar: membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi di tingkat daerah.

Pada akhirnya, langkah bank bjb ini adalah bagian dari upaya lebih luas. Mereka terus berusaha menghadirkan solusi keuangan inovatif melalui kolaborasi. Tujuannya satu: mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan terlibat aktif dalam BSPS, kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat diharapkan bisa terasa langsung. Ke depan, sinergi seperti ini akan terus diperkuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap properti yang layak.

Itulah komitmen nyata mereka. Bukan sekadar dukungan di atas kertas, tapi aksi yang diharapkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat banyak.