Pemerintah Tambah Suntikan Likuiditas Rp100 Triliun, Perpanjang Batas Lapor Pajak

Rabu kemarin, Jakarta diramaikan oleh sejumlah pengumuman penting dari lingkaran ekonomi dan keuangan. Dari Kementerian Keuangan hingga Mahkamah Agung, beragam kebijakan dan peristiwa resmi mewarnai hari itu. Berikut ini beberapa poin kunci yang patut jadi perhatian.

Lagi-lagi soal likuiditas, Purbaya tambah suntikan dana ke perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan. Langkah ini adalah yang terbaru dalam upaya pemerintah menjaga likuiditas.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun, memasukkan ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas di sistem keuangan dengan serius,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Dengan tambahan ini, total dana SAL yang sudah dialirkan ke perbankan mencapai angka sekitar Rp300 triliun. Cukup signifikan.

Kabar baik buat yang belum lapor pajak.

Di tempat yang sama, Purbaya juga memberi kelonggaran bagi wajib pajak orang pribadi. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan diperpanjang hingga 30 April 2026, mundur sebulan dari tanggal 31 Maret yang sebelumnya ditetapkan.

“Perpanjang 1 bulan,” katanya singkat.

Aturan resminya akan segera dikeluarkan Kemenkeu lewat Surat Edaran. Jadi, masih ada waktu untuk menyiapkan dokumen.

Di sektor transportasi, ada tren yang menarik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan kenaikan jumlah pengguna angkutan umum hingga H 3 Lebaran. Angkanya naik 11,11 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menjadi 15,39 juta orang.

“Berdasarkan hasil pemantauan sementara Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, pergerakan keberangkatan penumpang angkutan umum dari H-8 sampai dengan H 3 sebanyak 15.397.417 orang,” jelas Dudy dalam keterangannya.

Kenaikan ini menunjukkan pemulihan mobilitas yang cukup kuat pasca-lebaran.

Tak kalah penting, ada wacana efisiensi program sosial.

Kembali ke Purbaya, ia menyebut ada potensi penghematan besar dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, efisiensi dengan mengurangi hari operasional dari enam menjadi lima hari dalam seminggu bisa menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

“Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun,” kata Purbaya, merujuk pada keterangan Kepala Badan Pangan Nasional.

Rencana ini tentu akan jadi bahan pembicaraan lebih lanjut.

Terakhir, ada suasana khidmat di Mahkamah Agung.

Friderica Widyasari Dewi resmi memulai periode kerjanya sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia bersama enam anggota dewan lainnya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto, Rabu (25/3).

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,” kata Sunarto dalam acara tersebut.

Dengan pengucapan sumpah itu, mereka resmi memimpin OJK untuk periode 2026-2031. Masa tugas yang panjang dan penuh tantangan.

Itulah kilasan berita ekonomi kemarin. Dari suntikan dana, kelonggaran pajak, hingga kepemimpinan baru di lembaga pengawas. Semuanya memberi gambaran dinamika yang sedang berlangsung.