“Jadi, diselang-seling. Nah, itu. Tapi mobilnya dibikin ganjil genap,” jelasnya.
Namun begitu, semua skema itu dinilainya kurang akan maksimal tanpa peran aktif pemerintah daerah. Selama ini, penanganan arus mudik seolah jadi dominasi Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri saja.
Padahal, pemerintah daerah-lah yang paling paham kondisi lapangan. Wilayah mereka jadi tujuan utama pemudik sekaligus penikmat dampak ekonominya. Keterlibatan mereka dalam mengatur lalu lintas, menurut Trubus, adalah kunci yang sering terlupakan.
Tanpa koordinasi yang solid dari tingkat pusat hingga daerah, kemacetan panjang di jalur-jalur seperti yang terjadi menuju Anyer yang antreannya pernah mencapai 8 kilometer hanya akan terulang terus. Dan cerita tentang “kesengsaraan” perjalanan mudik pun tak akan pernah usai.
(Nattasya Amani Vrazeti)
Artikel Terkait
AS Kirim Proposal Damai ke Iran via Pakistan, Respons Teheran dan Israel Masih Belum Jelas
Vance Bantah Laporan Cekcok dengan Netanyahu Soal Pemukim Tepi Barat
Harga Emas Antam Naik Rp 7.000 per Gram, Buyback Melonjak Rp 27.000
Presiden Iran Serukan Solidaritas Muslim Hadapi Agresi AS dan Israel di Pidato Nowruz