Presiden Prabowo Tegaskan Reformasi Polri dan TNI adalah Tuntutan Rakyat

Di kediamannya yang asri di kawasan Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto berbincang santai dengan sejumlah tokoh dan jurnalis. Suasana sore itu, Minggu (22/3/2026), menjadi saksi sebuah penegasan penting dari sang Kepala Negara. Bukan tentang kebijakan besar yang rumit, melainkan soal hal mendasar: kehadiran negara melalui aparatnya.

Prabowo dengan tegas menyatakan, keinginan untuk memiliki polisi yang baik dan tentara yang hebat datang dari rakyat. Bukan sekadar mengikuti selera pemimpin yang sedang berkuasa. "Itu tuntutan rakyat," ujarnya.

Pernyataan itu bukan datang tiba-tiba. Ia mengawali pembicaraan dengan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, terutama Polri dan TNI. Menurutnya, ini adalah langkah krusial untuk memperkuat fondasi negara dan, yang tak kalah penting, memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis.

Reformasi, baginya, tak boleh setengah-setengah. Harus menyeluruh, mencakup semua perangkat negara yang punya andil dalam menegakkan hukum.

"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres ya," kata Prabowo, menyebut beberapa contoh seperti kapolres yang ditangkap.

"Kalau kita lihat ada apa, kapolres ada ya beberapa ini, ya saya kira itu arah yang lebih baik."

Ia lalu menyinggung TNI. "Dan juga TNI ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga."

Prabowo kemudian menyodorkan contoh nyata yang kerap jadi sorotan: penyelundupan. "Penyelundupan itu pasti pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum dan TNI angkatan laut bagaimana. Iya kan?"

Nada bicaranya mulai terasa tegas. Ia mempertanyakan tanggung jawab aparat di lapangan. Bagaimana mungkin kegiatan ilegal bisa berjalan mulus tanpa sepengetahuan pejabat setempat? Pertanyaan itu ia lontarkan untuk semua tingkatan.

"Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal?"

Ia mengaku pernah mendesak pimpinan TNI untuk mengusut tuntas hal semacam ini. "Saya bilang, 'Panglima TNI, kamu usut bagaimana ada tambang ilegal.'"

Kenyataannya, seringkali tidak ada yang tahu. "Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu."

Lalu, untuk apa pejabat seperti itu dipertahankan? "Kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan sebagainya. Iya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair. Polisi harus beresin diri," tegasnya.

Sebagai mantan perwira tinggi, Prabowo punya ikatan emosional dengan TNI. Ia tak rela institusi yang dicintai rakyat itu ternoda oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat."

Ia pun mengklaim punya rekam jejak membersihkan institusi ini. Saat menjabat Menteri Pertahanan, banyak perwira tinggi yang ditindak. "Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan," ucap Prabowo.

Kasus Asabri disebutkannya sebagai bukti. "Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Nah, Asabri kita beresin. Iya kan? yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat minta kejaksaan yang bertindak."

Di akhir perbincangan, ia kembali ke pokok utamanya. Pembenahan di tubuh Polri dan TNI bukanlah pilihan, melainkan sebuah mandat. Mandat langsung dari rakyat yang harus ia jalankan sebagai pejabat yang diangkat oleh mereka.

"Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya."

Langkah-langkah yang akan diambilnya nanti, meski mungkin akan melibatkan komite reformasi, pada akhirnya berangkat dari kehendak publik. "Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah ya saya yakin selain komite reformasi tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu ya. Menghendaki itu," pungkas Presiden Prabowo menutup dialog.