Di kantornya di Jakarta, Jumat lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kartu soal ancaman fiskal yang sedang dihadapi pemerintah. Ancaman itu datang dari harga minyak mentah global yang terus merangkak naik. Purbaya mengungkapkan, pemerintah sudah melakukan simulasi mendalam untuk mengukur dampaknya terhadap APBN. Hasilnya? Cukup mengkhawatirkan.
“Kita sudah exercise kalau harga minyak USD 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6 persen lebih tadi,” ujar Purbaya.
Angka itu, menurutnya, berisiko membengkak hingga 3,7 persen terhadap PDB. Jelas, posisi itu sudah di luar batas aman yang diinginkan. Nah, pertanyaannya sekarang: apa yang akan dilakukan?
Purbaya menyebut sejumlah langkah mitigasi sudah disiapkan. Intinya adalah penghematan. Pemerintah bakal mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas belanja di pos-pos non-prioritas pada beberapa program besar. Tujuannya satu: mencegah defisit meledak tak terkendali.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” imbuhnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang jadi sorotan. Tahun ini, anggarannya tidak main-main: Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima. Naik drastis dari tahun sebelumnya. Tapi, Purbaya menegaskan, penghematan yang dimaksud tidak akan menyentuh inti program.
Komitmen terhadap MBG sebagai prioritas nasional tetap dipegang teguh. Yang akan dipangkas adalah komponen pendukung yang dianggap tidak langsung menyentuh kualitas makanan itu sendiri.
“Yang jelas MBG bagus, tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu,” tambahnya.
Selain efisiensi di MBG, pemerintah juga punya opsi lain. Misalnya, menggeser jadwal pelaksanaan proyek infrastruktur. Beberapa pekerjaan di Kementerian PUPR, seperti pembangunan jembatan atau sekolah, bisa saja dialihkan ke tahun anggaran depan untuk meredam tekanan fiskal tahun ini.
Lalu, bagaimana dengan harga BBM subsidi? Soal yang selalu sensitif ini pun tak luput dari pembahasan. Menkeu dengan jelas menyebut kenaikan harga sebagai "last resort" atau pilihan terakhir. Opsi ini hanya akan diambil jika keadaan benar-benar ekstrem.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain yang kita share dengan masyarakat sebagian,” katanya.
Dia memberi contoh, jika harga minyak dunia tiba-tiba melonjak gila-gilaan ke level USD 185 per barel, barulah opsi itu mungkin dipertimbangkan. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada langkah-langkah penghematan dan efisiensi anggaran di dalam pemerintahan.
Anggaran MBG yang membengkak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tahun ini jelas menjadi beban baru. Dalam situasi harga minyak yang tidak menentu, setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Pemerintah, lewat penjelasan Purbaya, berusaha mencari jalan tengah: menjaga program prioritas sekaligus menahan laju defisit. Sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah.
Artikel Terkait
Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI
Satgas Haji Ancam Jerat Pelaku Ilegal dengan Pasal Pencucian Uang
UTBK SNBT 2026 di UI Lancar, Panitia Tegaskan Mekanisme Nilai Tertutup Celah Mahasiswa Titipan
Pengawasan Ketat UTBK SNBT 2026 di UI, Termasuk Pemeriksaan Hijab untuk Cegah Kecurangan