Pemerintah Siapkan Opsi Kenaikan BBM Subsidi Jika Harga Minyak Terus Melambung

Harga minyak mentah dunia yang melonjak lagi memaksa pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah tak populer. Salah satu opsi yang kini ada di meja adalah menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Tujuannya jelas: menjaga kesehatan APBN dari tekanan luar biasa.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir. "Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian," ujarnya dalam sebuah Media Briefing di Jakarta, Jumat lalu.

Artinya, kata Purbaya, kenaikan harga baru akan dilakukan jika ruang fiskal benar-benar sudah habis.

Lonjakan harga energi global ini tak lepas dari situasi memanas di Timur Tengah. Serangan drone yang mengganggu operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco, di tengah ketegangan Israel-Iran, telah mengguncang pasokan dan mendorong harga naik. Kondisi ini langsung berimbas pada perhitungan anggaran dalam negeri.

Purbaya mengakui timnya sudah menyusun sejumlah simulasi. Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Jika harga minyak mentah bertahan di rata-rata USD92 per barel, dan pemerintah tidak melakukan apa-apa, defisit APBN bisa melonjak ke level 3,6 hingga 3,7 persen dari PDB. Angka itu jelas melampaui batas aman yang diatur undang-undang, yaitu di bawah 3 persen.

Nah, untuk mencegah hal itu, pemerintah punya beberapa strategi mitigasi sebelum akhirnya menyentuh harga di pom bensin. Langkah pertama adalah menunda dulu proyek-proyek fisik yang belum masuk tahap krusial. Belanja negara akan difokuskan pada program yang dampaknya langsung terasa buat rakyat, seperti bantuan sosial.

Selain itu, ada juga skenario menggeser anggaran pengadaan barang yang dianggap kurang mendesak untuk membantu menopang subsidi energi. Intinya, semua upaya dikerahkan agar defisit anggaran tetap terkendali.

Di sisi lain, ide penyesuaian harga BBM ini sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk 'burden sharing' atau pembagian beban. Dalam situasi krisis energi global seperti sekarang, pemerintah berargumen bahwa stabilitas APBN yang sehat harus dijaga bersama-sama.

Keputusan finalnya tentu belum diambil. Pemerintah masih akan memantau dinamika pasar energi dalam beberapa pekan ke depan. Semuanya tergantung pada arah harga minyak dunia dan ketatnya tekanan pada anggaran negara. Semoga saja langkah terakhir itu tidak perlu diambil.