Pemerintah Siapkan Opsi Kenaikan Harga BBM Subsidi Jika Tekanan Defisit Memburuk

Jakarta - Isu kenaikan harga BBM bersubsidi kembali mencuat. Pemicunya, seperti yang kita duga, adalah gejolak harga minyak mentah dunia yang melonjak akhir-akhir ini. Pemerintah pun mulai mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi, tak ingin APBN tertekan terlalu dalam.

Konflik di Timur Tengah yang memanas disebut-sebut sebagai biang keroknya. Situasi itu mengganggu pasokan, yang ujung-ujungnya mendorong harga energi global naik. Kekhawatiran terbesar adalah defisit anggaran bisa jebol melewati batas aman yang diatur undang-undang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menampik kemungkinan penyesuaian harga. Dalam sebuah pertemuan dengan media Jumat lalu (6/3/2026), dia mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah simulasi.

“Kalau harga minyak naik ke 92 dolar AS per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Angka itu jelas mengkhawatirkan. Sebab, ambang batas defisit yang diupayakan pemerintah harus tetap di bawah 3 persen dari PDB. Tekanannya memang luar biasa.

Namun begitu, menaikkan harga BBM bukanlah pilihan pertama. Purbaya menyebut langkah itu sebagai opsi terakhir. Prioritas utama justru ada di realokasi belanja negara. Proyek-proyek fisik yang belum krusial mungkin ditunda. Pengadaan barang yang kurang mendesak bisa di geser dananya. Intinya, belanja akan difokuskan pada program yang dampaknya langsung terasa buat masyarakat, seperti bantuan sosial.

“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” tuturnya lagi.

Logikanya sederhana: jika ruang fiskal sudah benar-benar sempit, maka pembagian beban antara negara dan rakyat menjadi keniscayaan. Ini semacam burden sharing untuk menjaga stabilitas APBN di tengah badai krisis energi.

Jadi, skenarionya berlapis. Mulai dari mengencangkan ikat pinggang anggaran, menunda belanja, baru kemudian jika situasi memaksa menyentuh harga di pom bensin. Semua masih dalam tahap pertimbangan, tapi sinyalnya sudah jelas. Pemerintah waspada. Dan publik pun sebaiknya mulai mempersiapkan diri.