Pemerintah Alihkan Impor Minyak dari Timur Tengah ke AS Imbas Konflik

Harga minyak mentah dunia melonjak, dan pemerintah Indonesia pun mulai bersiap. Pemicunya adalah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, AS, dan Iran, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz. Akibatnya, pasokan minyak Indonesia dari kawasan itu tersendat. Menanggapi hal ini, Kementerian ESDM terpaksa menghitung ulang anggaran subsidi energi yang sudah disusun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak bisa memastikan kapan krisis ini akan berakhir. Meski ada kabar bahwa ketegangan bisa mereda dalam hitungan hari atau minggu, Bahlil punya pandangan lain.

"Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu lima hari, ada yang mengatakan empat minggu. Tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai,"

Ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026) lalu.

Dampaknya langsung terasa di angka. Harga minyak mentah di pasar Asia, per Senin (2/3), sudah menyentuh level USD 80-81 per barel. Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN kita cuma USD 70 per barel. Selisih itu, dalam hitungan Bahlil, berpotensi membebani anggaran subsidi energi. “Ini yang akan kita harus hati-hati,” katanya.

Namun begitu, situasi ini bukan cuma soal beban. Ada sisi lain yang juga diperhitungkan. Kenaikan harga minyak internasional atau ICP ternyata juga memberi tambahan pendapatan bagi negara, mengingat Indonesia masih memproduksi sekitar 600 ribu barel lebih per hari.

"Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600 ribu barel sampai 600 ribu lebih barel per day,"

jelas Bahlil.

Lalu, apa langkah konkretnya? Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sumber impor. Daripada bergantung pada Timur Tengah yang sedang bergejolak, Indonesia akan mencari pasokan dari tempat lain. Untuk minyak mentah, sekitar 20-25 persen impor yang biasanya dari Timur Tengah akan dialihkan ke Amerika Serikat.

Hal serupa berlaku untuk LPG. Dari total impor LPG Indonesia yang mencapai 7,8 juta ton tahun ini, sekitar 30 persennya masih mengandalkan Timur Tengah. Porsi itu sekarang akan dicari dari negara-negara lain yang tak terdampak penutupan Selat Hormuz.

"Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz,"

tutur Bahlil.

Jadi, situasinya rumit. Di satu sisi, negara harus berjaga-jaga menghadapi potensi pembengkakan subsidi. Di sisi lain, ada ruang untuk memutar strategi agar ketahanan energi nasional tetap terjaga. Semuanya bergantung pada bagaimana konflik di sana berkembang, dan seberapa cepat kita bisa beradaptasi.