Data terbaru dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan, ada lebih dari setengah juta Warga Negara Indonesia yang tercatat berada di kawasan Timur Tengah. Tepatnya, 519.042 orang. Angka ini didapat dari pemutakhiran per akhir Februari 2026.
Menurut Direktur Pelindungan Kemlu RI, Heni Hamidah, situasi keamanan pasca-serangan AS dan Israel ke Iran menjadi perhatian serius. Karena itu, pemantauan dilakukan secara ketat dan terus-menerus. "Perlindungan WNI dan PMI di kawasan Timur Tengah merupakan prioritas utama," tegas Heni.
Dia menegaskan, pemerintah tak hanya berpangku tangan. Evaluasi dan pembahasan rutin dengan negara mitra digelar untuk memperkuat sistem pelindungan yang ada.
Di sisi lain, kebijakan untuk sementara menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke sejumlah negara di sana masih tetap berlaku. Moratorium itu belum dicabut hingga kini.
"Hingga saat ini kebijakan moratorium penempatan PMI sektor domestik ke sejumlah negara di Timur Tengah masih berlaku," katanya.
Lalu, bagaimana langkah konkretnya? Koordinasi intensif digeber dengan seluruh Perwakilan RI di lapangan. Tujuannya jelas: memastikan kondisi WNI terpantau dan tertangani dengan baik. Dari pembaruan data, pemantauan kondisi riil, sampai menyusun langkah penanganan.
Tak cuma itu. Semua perwakilan di lapangan juga sudah mengimbau WNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Komunikasi dengan komunitas dan simpul-simpul WNI diperkuat. Bahkan, sejumlah opsi antisipasi untuk keadaan darurat pun disiapkan.
Heni memastikan, skenario terburuk sudah dipikirkan. Berbagai skenario kontinjensi, termasuk mekanisme evakuasi, telah disiapkan. Tentu saja, dengan tetap mempertimbangkan dinamika keamanan yang berubah-ubah dan koordinasi dengan otoritas setempat.
"Dalam situasi darurat, WNI/PMI dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di 62 812-9007-0027 atau Hotline Perwakilan RI terdekat," jelas Heni.
Jadi, intinya, meski situasi geopolitik memanas, upaya untuk melindungi warga Indonesia di Timur Tengah disebutnya tak pernah kendur. Pemantauan berjalan, jalur komunikasi dibuka lebar, dan rencana cadangan ada di meja.
Artikel Terkait
Belasan IKM Binaan Kemenperin Masuk Rantai Pasok Perlengkapan Haji 2026
Negosiasi Impor LPG dari Rusia Masih Alot di Tengah Lonjakan Kebutuhan Nasional
Prabowo Terbitkan Tiga Aturan Baru untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Mendikti Siapkan Sinergi Nasional Tangani Kekerasan Seksual di Kampus