Dia menambahkan, kenaikan yield juga akan menyumbang tambahan defisit sekitar Rp1,9 triliun untuk setiap kenaikan 0,1 persen.
Juda menekankan, pemerintah telah memetakan berbagai skenario, bahkan yang terburuk sekalipun. Analisis risiko fiskal dan moneter sudah dilakukan sebagai landasan kebijakan. Meski harga minyak mentah dunia berpotensi melambung tinggi, katanya, pemerintah punya perhitungannya sendiri.
"Katakanlah misalnya harga minyak di atas USD100, USD150 dan sebagainya, tentu saja ini fiskalnya tentu akan berdampak. Tapi, kami melihat foreseeable future. Dalam horizon misalnya katakanlah naik sampai USD75 per barel pun, itu di dalam skenario kami masih di dalam range APBN," kata Juda.
Lalu, bagaimana strateginya? Juda mengungkapkan, pemerintah tak hanya pasif menunggu. Upaya menjaga daya tahan fiskal dilakukan, salah satunya lewat diversifikasi sumber pembiayaan. Yang menarik, ketergantungan pada pasar Amerika Serikat kini dikurangi.
"Kemenkeu baru saja menerbitkan Global Bonds sejumlah 4,5 miliar ekuivalen dolar AS tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi," ucapnya.
Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari siasat untuk memperkuat ketahanan terhadap guncangan dari luar. Intinya, meski awan konflik menggantung di langit global, Juda berupaya meyakinkan bahwa pondasi fiskal Indonesia masih kokoh atau setidaknya, sudah dipersiapkan sebaik mungkin.
Artikel Terkait
Pemerintah Larang Truk Besar di Jalan Tol dan Arteri Utama Saat Mudik Lebaran 2026
Gubernur DKI Khawatir Konflik Timur Tengah Picu Gejolak Harga, Siapkan Langkah Antisipasi
APINDO dan Produsen Listrik Swasti Khawatir Pemangkasan Produksi Batu Bara Ancam Pasokan Listrik Nasional
Luhut Kenang Keteladanan dan Kesetiaan Try Sutrisno