BNPB: Jumlah Pengungsi Bencana di Sumatera Turun Signifikan Jadi 11.250 Orang

Jumlah pengungsi akibat bencana di Sumatera terus menyusut. Data terbaru yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2025 menunjukkan, saat ini tersisa 11.250 orang yang masih mengungsi. Angka ini turun cukup signifikan dari periode-periode sebelumnya.

Laporan itu disampaikan langsung oleh Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian. Dia membeberkan datanya dalam sebuah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, akhir pekan lalu.

“Jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Tito.

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara.”

Kalau dirinci lebih jauh, dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak, kondisi 38 di antaranya sudah bisa dibilang normal. Tiga wilayah lagi dikatakan mendekati normal. Namun begitu, masih ada 11 kabupaten/kota yang butuh perhatian ekstra. Di sinilah fokus kerja ke depan akan lebih difokuskan.

Lalu, bagaimana sebenarnya mengukur ‘normal’ itu? Mantan Kapolri itu menjelaskan, indikatornya cukup banyak. Mulai dari pemerintahan yang berjalan, layanan publik, akses jalan, hingga hal-hal mendasar seperti listrik, air bersih, dan internet. Ketersediaan SPBU, pasokan gas LPG, sampai normalisasi aliran sungai juga jadi pertimbangan.

Secara umum, perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi memang menunjukkan tren yang baik. Akses jalan utama sudah berfungsi total, listrik menyala, dan SPBU beroperasi seperti biasa. Tapi, pekerjaan rumah masih menumpuk.

“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum (optimal sepenuhnya). Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan," katanya menambahkan.

Jadi, meski angka pengungsi menurun dan banyak wilayah mulai pulih, perjalanan menuju pemulihan total masih panjang. Pemerintah tampaknya masih harus menyelesaikan pekerjaan di tingkat yang lebih mikro, terutama di daerah-daerah yang masih masuk kategori ‘perlu atensi khusus’.