Laporan terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan angka utang luar negeri kita pada akhir tahun 2025 mengalami kenaikan. Tepatnya di triwulan keempat, posisinya tercatat mencapai USD431,7 miliar. Angka ini naik sekitar USD4 miliar dibandingkan catatan di triwulan sebelumnya yang sebesar USD427,6 miliar.
Menurut keterangan resmi yang dirilis Rabu (18/2/2026), peningkatan ini terutama didorong oleh utang di sektor publik. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, yang memberikan penjelasan.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,”
ujar Ramdan.
Dia merinci, utang pemerintah saja pada periode tersebut membengkak menjadi USD214,3 miliar. Sebelumnya di triwulan III, angkanya masih USD210,1 miliar. Namun begitu, BI memastikan utang pemerintah ini dikelola dengan sangat hati-hati, terukur, dan akuntabel. Tujuannya jelas: untuk membiayai program-program prioritas yang mendukung keberlanjutan fiskal dan menguatkan perekonomian nasional.
Lalu, kemana saja uang pinjaman itu dialirkan? Fokusnya ternyata pada sektor-sektor krusial. Yang terbesar adalah untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang menyerap 22,1 persen dari total utang pemerintah. Disusul oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), serta Jasa Pendidikan (16,2 persen). Sektor konstruksi dan transportasi juga mendapat porsi yang signifikan. Hampir seluruhnya, tepatnya 99,99 persen, merupakan utang jangka panjang.
Di sisi lain, ceritanya agak berbeda untuk sektor swasta. Justru terjadi penurunan. Posisi ULN swasta di triwulan IV 2025 tercatat USD192,8 miliar, sedikit turun dari kuartal sebelumnya yang USD194,5 miliar. Penurunan ini terutama disumbang oleh perusahaan-perusahaan non-lembaga keuangan.
Kalau dilihat dari sektor ekonominya, utang swasta masih bertumpu pada Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan. Empat sektor ini menyumbang hampir 80 persen dari total utang swasta. Mirip dengan pemerintah, mayoritas utang swasta juga berjangka panjang, dengan porsi mencapai 76,3 persen.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih dalam kondisi sehat. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya dianggap tetap efektif. Ini tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang terjaga di level 29,9 persen. Selain itu, dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,7 persen dari total ULN juga memberikan ruang napas yang lebih lega, mengurangi tekanan pembayaran dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Tito Paparkan Progres Huntara Capai 50 Persen, Huntap Masih Perlu Percepatan
Mendag Klaim Stok Minyak Goreng Aman Jelang Ramadan Berkat Pasokan BUMN
Trump Sampaikan Ucapan Selamat Ramadan, Tegaskan Komitmen Kebebasan Beragama
Karyawan PNM Mekaar Bengkulu Raih Reward Umrah Atas Dedikasi Tingkatkan Usaha Perempuan Prasejahtera