Kemensos Kerahkan 30 Ribu Pendamping untuk Verifikasi 11 Juta Peserta BPJS PBI

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, punya tugas besar di pundaknya. Ia baru saja mengerahkan sekitar 30.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas mereka? Melakukan pengecekan lapangan atau ground check terhadap 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK) yang statusnya sempat dinonaktifkan.

“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat 11 juta orang tersebut,” jelas Gus Ipul.

Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara talkshow di Sindonews TV, dari Kantor Kemensos, Jakarta, Sabtu (14/2/2026) lalu. Menurutnya, langkah ini penting untuk mendapatkan gambaran kondisi objektif para penerima manfaat yang terdampak.

Sebenarnya, penonaktifan ini bukan berarti mengurangi kuota bantuan. Gus Ipul menegaskan, yang terjadi adalah pengalihan kepesertaan. Mereka yang dinilai mampu berada di desil 6 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dialihkan haknya kepada kelompok yang benar-benar tidak mampu, yakni desil 1 sampai 5. Usulan pergeseran ini datang dari masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak Mei 2025, dilakukan bertahap. Bagi yang merasa masih membutuhkan, mekanisme reaktivasi tetap terbuka dan dijanjikan berlangsung cepat.

Namun begitu, ada kelompok yang mendapat perhatian khusus. Sebanyak 106.000 penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik atau kronis, yang sempat ikut dinonaktifkan, sudah langsung direaktivasi secara otomatis. Ini upaya agar mereka tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data yang sedang berlangsung.

“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106.000 yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah, sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya,” ucap Gus Ipul.