Menkeu Tegaskan Komitmen Tindak Impor Ilegal, Tiga Gerai Tiffany & Co Disegel Bea Cukai

MURIANETWORK.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menindak praktik impor ilegal, menyusul penyegelan tiga gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tindakan tegas ini dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang adil, melindungi pasar dalam negeri, dan mengamankan penerimaan negara dari barang-barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi kepabeanan.

Menkeu Tegaskan Tidak Ada Toleransi untuk Impor Ilegal

Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pesan yang sangat jelas. Pemerintah, melalui aparatnya, tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap aktivitas impor yang menyimpang dari koridor peraturan. Penegasan ini bukan sekadar peringatan, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membersihkan pasar dari distorsi yang merugikan.

Purbaya menekankan bahwa langkah ini pada dasarnya merupakan perlindungan bagi seluruh pelaku usaha yang telah berkomitmen menjalankan bisnis secara patuh hukum. Dengan demikian, iklim kompetisi yang sehat dan transparan dapat benar-benar terwujud.

“Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang Bea Cukai enggak ngapa-ngapain ditangkap. Sekarang dia menjalankan tugasnya supaya pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya permainannya di sini fair di dalam negeri,” tegas Purbaya kepada awak media.

Penyegelan Tiga Gerai dan Dugaan Pelanggaran Administratif

Operasi yang berujung pada penyegelan ini telah digelar sejak Rabu (11/2/2026) oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta. Tiga gerai Tiffany & Co yang berada di pusat perbelanjaan ternama seperti Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place, tidak lagi dapat beroperasi untuk sementara waktu.

Berdasarkan informasi yang berkembang, penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara barang fisik di toko dan dokumen impor resmi. Diduga, terdapat barang bernilai tinggi yang tidak tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sebuah dokumen kunci dalam proses kepabeanan.

Proses Penyidikan dan Ancaman Sanksi yang Berat

Pasca penyegelan, proses hukum segera berjalan. Tim Bea Cukai kini fokus pada pemeriksaan mendalam, mencocokkan satu per satu stok barang di gerai dengan catatan impor yang seharusnya. Seluruh barang bukti saat ini diamankan di dalam brankas toko yang telah diberi segel.

Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Siswo Kristyanto, menjelaskan bahwa investigasi masih berlangsung. Pihak manajemen brand diminta untuk berkoordinasi dan memberikan klarifikasi menyeluruh.

“Kami sedang menyandingkan data barang yang ada di toko dengan dokumen laporan impor resmi. Sementara itu, barang-barang tersebut disegel di dalam brankas dan operasional toko dihentikan sementara,” jelas Siswo Kristyanto.

Jika dugaan pelanggaran terbukti, konsekuensinya sangat serius. Sesuai Undang-Undang Kepabeanan, perusahaan terancam sanksi administrasi berupa denda yang dapat mencapai 1.000 persen dari nilai kepabeanan atau pajak impor yang kurang dibayar. Ini menunjukkan betapa beratnya risiko yang dihadapi pelaku pelanggaran.

Fokus pada Barang Mewah dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Langkah pengawasan ketat terhadap barang-barang mewah dan bernilai tinggi ini bukanlah insiden tunggal. Ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan, sekaligus menegakkan supremasi hukum di bidang perdagangan internasional.

Menteri Purbaya menambahkan bahwa pengawasan akan terus diperketat. Tujuannya ganda: selain menciptakan fairness di pasar, juga memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat digali secara maksimal dan legal. Operasi seperti ini menandai era di mana kepatuhan hukum menjadi harga mati bagi seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali.