MURIANETWORK.COM - Polemik singkat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait proyek pembangunan kapal dalam negeri telah berakhir. Ketegangan yang sempat muncul di publik mereda setelah kedua pihak memberikan klarifikasi dan terlihat berkomunikasi dengan baik. Isu ini bermula dari pernyataan mengenai realisasi anggaran dan kewenangan pelaksanaan proyek yang masih dalam tahap pembahasan.
Asal Mula Polemik
Gesekan pendapat ini berawal dari forum Kadin, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti bahwa belum ada pemesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal anggaran untuk program tersebut disebut telah disiapkan. Dalam forum itu, ia mendorong agar program pembangunan kapal segera direalisasikan untuk mendukung industri galangan kapal dalam negeri. Pernyataan ini kemudian memantik respons dan klarifikasi dari pihak KKP.
Klarifikasi dari Menteri Trenggono
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan detail. Ia memaparkan bahwa proyek kapal yang dimaksud, yang dananya bersumber dari pinjaman Inggris, masih berada dalam proses pembahasan antar lembaga. Trenggono juga menegaskan batas kewenangan dalam pelaksanaannya.
"Pelaksanaan proyek berada di bawah kewenangan Badan Logistik Pertahanan, sementara KKP hanya berperan pada aspek teknis dan penyediaan tenaga kerja," jelasnya.
Isyarat Penyelesaian di Media Sosial
Dinamika yang sempat hangat ini tampaknya menemui titik terang dengan cepat. Sehari setelah pernyataan mereka beredar, kedua menteri terlihat bersama dalam sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadi Sakti Wahyu Trenggono. Gambar itu menunjukkan mereka sedang berbincang, mengisyaratkan komunikasi yang telah kembali lancar.
"That’s all, folks. Back to work ya," tulis Trenggono dalam keterangan foto tersebut, menandai bahwa persoalan telah diselesaikan.
Unggahan itu menjadi penanda resmi bahwa polemik telah berakhir. Purbaya juga disebut mengakui adanya kemungkinan kekeliruan dalam membaca data dan menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap percepatan program strategis ini.
Polemik Dinyatakan Selesai
Dengan adanya komunikasi langsung dan klarifikasi terbuka antara kedua menteri, ketegangan yang sempat mencuat di ruang publik pun diredakan. Kedua pihak tampaknya sepakat untuk memfokuskan kembali energi pada pekerjaan dan koordinasi teknis, mengakhiri babak polemik dalam waktu yang relatif singkat. Episode ini menunjukkan bagaimana dialog langsung seringkali menjadi kunci penyelesaian miskomunikasi di tingkat pemerintahan.
Artikel Terkait
Pemerintah Intervensi di Hulu untuk Stabilkan Harga Ayam dan Telur
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir 1,5 Meter di Dua Kecamatan Cirebon
BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Meningkat di Berbagai Pesisir Indonesia pada Pertengahan Februari 2026
Warga Didorong Verifikasi Data DTSEN untuk Pastikan Akurasi Bansos