DPR Pertanyakan Kesenjangan Data Lifting Migas antara SKK Migas dan Dua Menteri

MURIANETWORK.COM - Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XII DPR dan SKK Migas memanas akibat perbedaan data dan pernyataan antar pejabat pemerintah. Perdebatan sengit antara Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar meletus pada Rabu (10/2/2026) di Senayan, Jakarta, menyusul paparan kenaikan lifting migas 2025 oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Polemik berpusat pada kesesuaian data tersebut dengan pernyataan kontradiktif dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemicu Polemik Data Lifting Migas

Rapat yang semula berjalan untuk membahas kinerja sektor migas ini berubah arah setelah pemaparan Djoko Siswanto. Kepala SKK Migas itu menyampaikan adanya kenaikan lifting migas pada tahun 2025, sebuah pencapaian setelah bertahun-tahun mengalami tren penurunan. Namun, informasi ini justru memantik pertanyaan kritis dari anggota dewan, yang merasa terdapat ketidakselarasan dengan pernyataan pejabat lain.

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Cornelis, secara terbuka mengungkapkan kebingungannya. Ia mempertanyakan konsistensi data SKK Migas dengan penjelasan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut penelusurannya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kenaikan lifting hanya mungkin terjadi jika ada penambahan sumur baru.

"Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat.

Tudingan "Permainan Kata" dan Tanggapan Golkar

Cornelis kemudian menyoroti perbedaan antara pernyataan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Ia menilai ada ketidakjelasan yang berpotensi menyesatkan dari pihak eksekutif, yang membuat anggota dewan kesulitan menentukan data mana yang dapat dijadikan pegangan.

"Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah... seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

Merespons langsung tudingan tersebut, anggota Fraksi Golkar Alfons Manibui mengambil sikap berbeda. Ia mengajak semua pihak untuk melihat momentum kenaikan lifting ini secara objektif dan justru mengapresiasinya sebagai sebuah pencapaian positif setelah sembilan tahun mengalami penurunan.

"Pak Ketua, saya sedikit berbeda dengan PDIP, saya pikir kita harus cukup objektif melihat lalu mengartikan momentum kenaikan di tahun 2025 sebagai sebuah titik di mana kita mampu bergerak kembali naik, dan ini harusnya menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, kita apresiasi," jawab Alfons.