Gubernur DKI Ambil Langkah Cegah Maraknya Penggadaian Kartu Jakarta Pintar

Menjelang Ramadan, praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) kembali marak. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak menutup mata soal ini. Ia pun langsung mengambil langkah.

"Khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," tegas Pramono di Jakarta Barat, Kamis lalu.

Ucapannya singkat, tapi jelas. Ada nada waspada di sana. Menurutnya, KJP punya tujuan mulia: mengubah ekonomi warga kurang mampu. Makanya, program ini jangan sampai disalahgunakan. "Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa mengubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah," kata dia lagi.

Di sisi lain, Pramono terlihat optimis. Ia meyakini program bantuan seperti KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah sudah memberi dampak nyata. Angkanya pun, katanya, menunjukkan hal yang positif.

"Badan Pusat Statistik, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,"

Begitu penjelasannya. Data BPS itu jadi landasan keyakinannya bahwa kesejahteraan masyarakat perlahan membaik. Tapi, tetap saja, tantangan seperti penggadaian KJP ini harus segera ditangani. Agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tujuan utamanya.