BPS Verifikasi 27.173 Keluarga Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Pascabencana di Sumatera

MURIANETWORK.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan proses validasi data untuk calon penerima bantuan perbaikan rumah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga Rabu (11/2/2025), dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 46 wilayah telah menyelesaikan pemadanan data. Hasilnya, terdapat 27.173 keluarga yang telah terverifikasi dan diprioritaskan untuk menerima bantuan stimulan perumahan.

Mengurai Data untuk Tepat Sasaran

Upaya pemulihan pascabencana memerlukan fondasi data yang kuat. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera adalah langkah krusial pemerintah untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara akurat dan terpadu. Proses ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” jelas Amalia dalam konferensi pers di Jakarta.

Proses Penyaringan yang Ketat

Jalan menuju verifikasi data tidak sederhana. Dari 115.417 data awal yang masuk dari 46 kabupaten/kota, tim BPS harus menyortir ribuan catatan yang bermasalah. Terdapat data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kosong, format tidak sesuai, hingga entri yang terduplikasi. Setelah melalui proses pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tersaring 90.066 keluarga unik yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Fokus kemudian dialihkan pada 25 kabupaten/kota yang dokumen usulannya telah ditandatangani secara lengkap oleh tiga pihak: kepala daerah, kejaksaan negeri, dan kepolisian resor. Dari wilayah-wilayah ini, teridentifikasi 28.259 keluarga unik, dengan tingkat kerusakan rumah pada 27.173 keluarga di antaranya telah berhasil dipetakan.

Rincian Kerusakan Rumah Terdampak

Pemetaan detail kondisi kerusakan menjadi kunci dalam menentukan jenis dan skala bantuan. Data BPS menunjukkan bahwa kerusakan ringan dialami oleh 12.619 keluarga (46,44%). Sementara itu, 5.501 keluarga (20,24%) mengalami kerusakan sedang, dan 6.942 keluarga (25,55%) menghadapi kerusakan berat yang lebih parah.

Selain itu, terdapat kategori kerusakan lain yang juga mendapat perhatian, termasuk rumah yang hanyut atau hilang, serta sejumlah keluarga yang datanya masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

“Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” ungkap Amalia, menegaskan prinsip kehati-hatian dalam proses ini.

Dukungan Langsung dari Lapangan

Di balik angka-angka statistik tersebut, ada upaya pendataan langsung yang melibatkan ratusan tenaga survei. Untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dan data yang terkumpul bersifat primer, BPS mengerahkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi oleh dosen dan pegawai.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” tutur Amalia, menggambarkan skala mobilisasi sumber daya manusia untuk tugas ini.

Skema Berkelanjutan dan Transparansi

Proses verifikasi ini bukan akhir, melainkan bagian dari sistem yang terus berjalan. BPS akan terus melakukan pemadanan dan validasi seiring dengan masuknya dokumen usulan baru dari daerah. Sebagai koordinator pengelolaan data dalam satuan tugas bencana, BPS menyiapkan dua skema utama: pengelolaan data prabencana untuk mitigasi dan data pascabencana untuk respons cepat pemulihan, yang salah satu wujudnya adalah dashboard data tunggal yang dapat memantau perkembangan.

Dengan pendekatan berbasis data yang ketat dan verifikasi lapangan, diharapkan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.