BGN Siapkan Menu Tahan Lama dan Libatkan UMKM untuk Makanan Bergizi Gratis Ramadan 2026

MURIANETWORK.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyusun strategi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026, dengan menu utama berupa bahan pangan tahan lama. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi wilayah dan penerima manfaat, mulai dari pelajar di sekolah hingga ibu hamil dan santri di pesantren.

Menu Utama: Pangan Tahan Lama dan Produk Lokal

Menjelang bulan suci, fokus BGN adalah menyediakan menu yang praktis dan awet. Ransum yang disiapkan didominasi oleh komoditas seperti kurma, telur rebus atau telur asin, abon, buah, susu, serta berbagai penganan lokal tradisional. Pemilihan jenis makanan ini tidak hanya mempertimbangkan daya simpan, tetapi juga kearifan kuliner yang biasa hadir di bulan Ramadan.

Dalam paparannya di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026), Dadan Hindayana merinci komposisi menu tersebut. "Terkait dengan menu yang untuk dibawa pulang, itu kita sudah tetapkan lebih banyak terkait dengan contohnya kurma, kemudian telur rebus atau telur asin, telur pindang, kemudian ada abon, buah, susu, dan penganan-penganan lokal yang saya kira secara tradisional banyak disajikan di bulan Ramadan yang tahan lama," jelasnya.

Prioritas pada UMKM dan Pembatasan Produk Perusahaan Besar

Sebagai bagian dari kebijakan, BGN secara sengaja membatasi keterlibatan produk dari perusahaan besar dalam program ini. Alih-alih, badan tersebut berupaya mendorong peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasokan menu MBG. Langkah ini dinilai dapat menggerakkan ekonomi akar rumput sekaligus memastikan keberlanjutan program.

"Kita hindarkan semaksimal produk-produk perusahaan besar. Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari. Jadi kita ingin mendorong agar UMKM terlibat banyak di dalam proses penyediaan menu di saat Ramadan ini," tegas Dadan.

Mekanisme Penyaluran yang Disesuaikan dengan Kondisi Wilayah

BGN menerapkan empat mekanisme penyaluran yang fleksibel, menyesuaikan dengan demografi dan kebutuhan penerima manfaat. Prinsip utamanya adalah kepekaan terhadap konteks sosial dan agama di setiap daerah.