MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan konsultatif dengan sejumlah tokoh kunci, termasuk mantan menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. Pertemuan yang digelar pada Kamis (5/2/2026) ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyelaraskan arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahannya. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Prabowo memegang kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan strategis tersebut.
Membangun Pemahaman Bersama Melalui Dialog
Menteri Luar Negeri Sugiono, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa forum semacam ini rencananya akan dijadikan agenda rutin. Tujuannya jelas: untuk memastikan terbangunnya pemahaman dan kesamaan persepsi yang komprehensif di antara berbagai pemangku kepentingan terkait garis besar politik luar negeri yang dicanangkan.
Sugiono menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Materi yang disampaikan presiden menjadi bahan diskusi dua arah yang cair, memungkinkan setiap peserta menyampaikan sudut pandang dan pemikiran mereka.
"Dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan, memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia," jelas Sugiono.
Tidak Ada Pro-Kontra, Melainkan Perkayaan Perspektif
Menanggapi kemungkinan adanya perbedaan pendapat dalam forum, Sugiono menyatakan bahwa ia tidak melihat dinamika pro dan kontra yang tajam. Menurutnya, para peserta yang hadir pada dasarnya memiliki keyakinan yang sama terhadap fondasi kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Namun, hal itu tidak menutup ruang untuk perbedaan perspektif yang justru dianggap sebagai bagian yang wajar dan konstruktif dalam sebuah diskusi kebijakan tingkat tinggi. Berbagai sudut pandang yang muncul akhirnya bertemu dalam satu pemahaman bersama mengenai pentingnya kesatuan arah.
"Kalau dianggap pro dan kontra, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan, dan pada ujungnya melihat segala sesuatu, khususnya tentang politik luar negeri ini, sebagai satu hal yang sama," ungkapnya.
Pertemuan ini menandai sebuah pendekatan kolaboratif dalam merumuskan kebijakan strategis, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian mendalam di bidang hubungan internasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengonsolidasikan visi dan memastikan bahwa politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan konsistensi, didukung oleh pemahaman yang menyeluruh dari berbagai elemen bangsa.
Artikel Terkait
Inggris Luncurkan Program Akselerator Pendanaan Iklim di Indonesia
Menperin Soroti Pertumbuhan Manufaktur Tembus 5,17%, Ungguli Ekonomi Nasional
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% Sepanjang 2025, Tertinggi di Kuartal IV Sejak Pandemi
PUPR Alokasikan Rp118,5 Triliun untuk Irigasi dan Jalan pada 2026