Wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya mendapat sinyal hati-hati dari pemerintah. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, secara halus namun tegas memberikan lampu kuning. Intinya, proyek sebesar ini tak bisa diputuskan gegabah.
“Ini bukan proyek murah dan kecil,” tegas AHY. Menurutnya, kajian mendalam mutlak diperlukan. Tujuannya jelas: menghindari masalah di kemudian hari, baik dari sisi beban keuangan negara maupun kelancaran operasional.
Kekhawatiran ini punya dasar yang konkret. Lihat saja pengalaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek era Presiden Jokowi itu konon meninggalkan utang yang tak main-main: sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.
Mayoritas pembiayaannya bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan bunga berkisar 3,5 hingga 4 persen. Beban bunganya saja sudah luar biasa. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di konsorsium KCJB, diperkirakan harus menanggung sekitar Rp 2 triliun per tahun hanya untuk bunga utang.
“Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu,” ujar AHY.
“Mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali,” tambahnya usai acara Town Hall Meeting di kantornya, Senin lalu.
Artikel Terkait
Thomas Djiwandono Tegaskan: Sinergi Fiskal-Moneter Fokus pada Pertumbuhan, Bukan Lagi Burden Sharing
Prabowo Panggil Sjafrie Cs ke Hambalang, Minta Laporan Kondisi Tanah Air
KPK Tegaskan Noel: Fokus di Sidang, Jauhkan Narasi di Luar Pengadilan
Gibran Blak-blakan di UKSW: Jangan Ada Lagi Sekolah Berlantaikan Tanah di Papua