Wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya mendapat sinyal hati-hati dari pemerintah. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, secara halus namun tegas memberikan lampu kuning. Intinya, proyek sebesar ini tak bisa diputuskan gegabah.
“Ini bukan proyek murah dan kecil,” tegas AHY. Menurutnya, kajian mendalam mutlak diperlukan. Tujuannya jelas: menghindari masalah di kemudian hari, baik dari sisi beban keuangan negara maupun kelancaran operasional.
Kekhawatiran ini punya dasar yang konkret. Lihat saja pengalaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek era Presiden Jokowi itu konon meninggalkan utang yang tak main-main: sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.
Mayoritas pembiayaannya bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB), dengan bunga berkisar 3,5 hingga 4 persen. Beban bunganya saja sudah luar biasa. PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas di konsorsium KCJB, diperkirakan harus menanggung sekitar Rp 2 triliun per tahun hanya untuk bunga utang.
“Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu,” ujar AHY.
“Mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali,” tambahnya usai acara Town Hall Meeting di kantornya, Senin lalu.
Pembicaraan serius sudah dilakukan. AHY menyebut telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara. Fokus pertemuan itu justru bukan pada melanjutkan rel ke Surabaya, melainkan pada menyelesaikan beban utang Whoosh terlebih dahulu.
“Terkait dengan kereta cepat, kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal,” katanya.
Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi langkah krusial sebelum memikirkan ekspansi. “Karena itu membutuhkan langkah berikutnya, kalau kita ingin mengembangkan kereta cepat Jakarta Surabaya,” jelas AHY.
Di sisi lain, tantangan ke depan juga jauh lebih kompleks. Rute Jakarta-Surabaya tentu lebih panjang dan berliku. Perencanaan harus benar-benar matang, terutama soal pembebasan lahan sumber konflik klasik yang sering menghantui proyek infrastruktur besar.
“Ini sebuah proyek besar, karena akan melintasi banyak provinsi dan kabupaten kota,” paparnya. “Kita pastikan rute, lahan, dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik. Agar tidak ada masalah di kemudian hari.”
Jadi, impian melesat dari Jakarta ke Surabaya dalam hitungan jam memang masih ada. Namun untuk mewujudkannya, pemerintah memilih berjalan pelan, belajar dari masa lalu, dan memastikan pijakan saat ini sudah benar-benar kokoh.
Artikel Terkait
Menteri PPPA Minta Maaf soal Usulan Gerbong Khusus Perempuan yang Dinilai Tak Sensitif Pascakecelakaan KRL
Menteri PPPA Minta Maaf Usai Usul Pemindahan Gerbong Wanita Dinilai Tak Sensitif Pascakecelakaan Kereta
Gubernur Papua Tegaskan Tanah Masyarakat Depapre Tak Akan Dibeli untuk Proyek Pusat Perikanan
Mesir Gelar Latihan Perang 100 Meter dari Perbatasan Israel, Kerahkan Tank dan Rudal