Menlu Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Bukan Pengganti PBB

- Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:00 WIB
Menlu Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Bukan Pengganti PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono dengan tegas membantah. Ia mengatakan, pembentukan Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengambil alih peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini ia sampaikan dari Davos, Swiss, pada Jumat lalu (23/1/2026).

“Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB,” ujar Sugiono.

Penegasan itu penting, terutama setelah Indonesia resmi tercatat sebagai salah satu anggota pendiri badan internasional baru tersebut. Jadi, posisinya dalam peta diplomasi global menjadi lebih jelas. Menurut Menlu, dewan ini justru lahir dari sebuah keprihatinan yang mendalam. Ada keinginan kolektif untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, dengan fokus utama pada situasi di Gaza dan Palestina.

“Ini adalah satu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” lanjutnya.

Nah, mandatnya sendiri cukup spesifik. Badan ini akan memonitor proses stabilisasi, mengawasi administrasi transisi, serta mendorong upaya rehabilitasi pascakonflik. Jadi, lebih pada fungsi pendampingan dan pemantauan yang terukur.

Lantas, mengapa Indonesia memutuskan untuk bergabung? Alasannya berakar pada komitmen luar negeri kita yang sudah lama. Indonesia konsisten mendorong perdamaian dunia, dan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina adalah salah satu pilar utamanya. Dengan ikut serta dalam dewan ini, Indonesia ingin memastikan arah kebijakannya tetap lurus.

“Kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” katanya.

Di sisi lain, latar belakang pembentukannya sendiri cukup menarik. Dewan Perdamaian Dunia ini adalah hasil kesepakatan sejumlah negara yang dari awal aktif membicarakan krisis Palestina. Gagasan ini muncul dari serangkaian pertemuan negara-negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim. Mereka sepakat untuk melibatkan komunitas internasional lebih luas, dengan satu tujuan: mendorong perdamaian permanen di Gaza.

Inisiatif itu kemudian berlanjut. Ada pertemuan lanjutan di Mesir yang akhirnya bermuara pada penandatanganan piagam pendirian. Dan Indonesia tidak main-main. Kita termasuk dalam 20 negara founding member, bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, dan Mesir.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menandatangani piagam pendirian dewan tersebut. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia ingin benar-benar terlibat dalam proses perdamaian. Intinya, untuk menjaga agar segala upaya internasional tidak melenceng dari tujuan akhir: kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara yang berkelanjutan.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar