Prabowo Cabut Izin Agincourt, Tambang Emas Martabe Terancam Berhenti Beroperasi

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mencabut izin usaha sejumlah perusahaan. Salah satu nama yang mencolok dalam daftar itu adalah PT Agincourt Resources, anak usaha dari raksasa alat berat United Tractors (UNTR). Perusahaan tambang ini terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Menurut keterangan resmi, ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut. Mereka dianggap melanggar aturan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pelanggaran ini dinilai ikut andil dalam kerusakan hutan yang memicu banjir bandang hebat akhir tahun lalu. Dari total itu, 22 perusahaan bergerak di sektor kehutanan, menguasai lahan yang luasnya mencapai lebih dari satu juta hektare.

Lalu, bagaimana dengan enam perusahaan sisanya? Mereka bergerak di luar sektor kehutanan, mencakup perkebunan dan pertambangan. Dan dari semua nama yang tercantum, Agincourt Resources adalah satu-satunya perusahaan tambang yang masuk daftar hitam.

Sebenarnya, siapa sih Agincourt Resources ini?

Melirik ke laman resminya, perusahaan ini telah beroperasi sejak 2012. Fokus utamanya adalah mengelola Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara, dengan kontrak karya yang berlaku untuk 30 tahun. Awalnya, tambang ini justru didirikan jauh sebelumnya, tepatnya pada 1997 oleh perusahaan asal Australia, Normandy Mining.

Kepemilikan Martabe sendiri ibarat drama korporasi yang panjang. Setelah Normandy, kepemilikannya berpindah ke Newmont East Asia di tahun 2003. Lalu, diakuisisi oleh G-Resources Ltd pada 2009. Perjalanan berlanjut, sebuah konsorsium yang dipimpin EMR Capital mengambil alih pada 2016.

Barulah pada 2018, tambang ini akhirnya mendarat di tangan grup United Tractors. Saat ini, Tambang Martabe dimiliki dan dikelola oleh PT Danusa Tambang Nusantara, yang merupakan anak usaha dari Pamapersada Nusantara dan tentu saja, UNTR.