Kedubes Iran Buka Suara: Unjuk Rasa Damai Ditunggangi, AS dan Israel Dituding Intervensi

Kedutaan Besar Iran di Jakarta akhirnya angkat bicara. Mereka merilis keterangan tertulis soal gelombang unjuk rasa yang sempat memanas di Tehran, pada akhir Desember lalu. Menurut mereka, aksi itu bermula Minggu, 28 Desember 2025, digerakkan oleh serikat pekerja dan para pedagang.

Motifnya jelas: persoalan ekonomi. Fluktuasi mata uang yang tak menentu disebutkan telah menghantam kegiatan bisnis dan daya beli masyarakat. "Tuntutan utama mereka adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif," begitu bunyi pernyataan Kedubes.

Nah, menurut penjelasan resmi itu, aksi sejak awal berlangsung damai. Para pengunjuk rasa coba menyampaikan aspirasi tanpa mengacaukan ketertiban. Iran sendiri, klaim mereka, mengakui hak berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai. Itu dijamin konstitusi dan komitmen internasional yang mereka ikuti.

"Dalam konteks ini, tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai," tegas pernyataan tersebut.

Tapi narasinya berbelok di sini. Pihak Kedubes lantas membuat garis pemisah yang tegas. Di satu sisi, ada protes damai yang sah. Di sisi lain, ada aksi kekerasan terorganisir yang mengganggu ketertiban. Mereka mengaku punya dokumentasi bahwa aksi damai itu sempat "ditunggangi" oleh segelintir elemen yang bermaksud buruk.

"Sehingga menyebabkan pengerusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api,"

Tindakan seperti itu, lanjut mereka, sudah keluar dari koridor unjuk rasa damai. Dan di sinilah poin kritisnya: Iran menyoroti peran pihak asing. Kekhawatiran serius ditujukan pada apa yang mereka sebut sebagai intervensi terang-terangan dari Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Pernyataan-pernyataan provokatif dari pejabat kedua pihak itu dikecam habis. Mereka dianggap menghasut kekerasan, mengancam, dan melegitimasi aksi yang menggoyang stabilitas dalam negeri Iran. Semua itu, kata mereka, jelas melanggar kedaulatan dan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

"Secara khusus, pernyataan-pernyataan terakhir Presiden dan beberapa pejabat ekstremis AS, yang secara eksplisit mengandung ancaman dan provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran."

Klaimnya makin kuat. Mereka menyebut dukungan terbuka dari Perdana Menteri Israel justru memicu intensifikasi aksi teror dan destabilisasi. Ironis, menurut mereka, karena rezim Zionis sendiri punya catatan kelam agresi terhadap warga Iran. Upaya memanfaatkan tuntutan ekonomi rakyat untuk tekanan politik atau ancaman militer disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap integritas wilayah Iran.

Lantas, bagaimana respon aparat? Pihak Kedubes menyebut penegak hukum bertindak dengan menahan diri, proporsional, demi menjaga ketertiban. "Melindungi nyawa warga negara, termasuk para pengunjuk rasa damai, selalu menjadi prioritas," klaim mereka, meski mengakui ada korban jiwa di kedua belah pihak akibat aksi elemen teroris.

Di tengah situasi rumit ini, pemerintah Iran mengaku tak tutup mata. Mereka paham akar masalahnya adalah ekonomi dan sosial. Beberapa langkah praktis seperti paket bantuan untuk kelompok rentan dan dialog dengan perwakilan serikat pekerja diklaim telah diagendakan. Tujuannya, meredakan tekanan hidup dan memulai reformasi.

Namun, mereka juga tak lupa menyalahkan sanksi sepihak AS sebagai biang kerok tekanan ekonomi yang selama ini membelit rakyat.

Di akhir pernyataan panjangnya, Kedubes Iran menegaskan komitmen ganda: melindungi hak demonstrasi damai warganya, sekaligus menjaga keamanan publik sebagai tanggung jawab utama. Dua hal ini, kata mereka, dijalankan bersamaan tanpa kompromi.

Pesan khusus juga disampaikan untuk media dan publik Indonesia. Mereka berharap pemberitaan soal Iran dilakukan secara komprehensif, adil, dan berdasarkan fakta utuh, bukan narasi yang selektif.

"Republik Islam Iran menekankan kelanjutan hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan menganggap dialog dan kerja sama sebagai jalan terbaik," tutup pernyataan itu, mengakhiri penjelasan resmi mereka mengenai kerusuhan yang menyita perhatian dunia itu.