Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara Demi Selamatkan Harga Global

Harga batu bara global yang terus merosot akhirnya memaksa pemerintah mengambil langkah. Intinya, target produksi nasional bakal dipangkas. Kebijakan ini rencananya diwujudkan lewat revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis lalu. Dia membeberkan data produksi tahun ini yang cukup besar.

"Total produksi batu bara kita di 2025 sebesar 790 juta ton, di mana ekspor kita 65,1 persen dan domestik 32 persen. Untuk DMO, alhamdulillah semua tercapai," ujar Bahlil.

Namun begitu, posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar dunia justru jadi bumerang. Dari perdagangan global yang mencapai 1,2-1,3 miliar ton, kontribusi kita sekitar 514 juta ton. Angka itu setara dengan 43 persen. Ya, hampir separuh!

Kondisi itu jelas bikin kacau. Pasokan yang melimpah di pasar internasional akhirnya mengganggu keseimbangan.

"Akibatnya supply and demand itu tidak terjaga, akhirnya harga batu bara turun," kata dia.

Maka, untuk menjaga stabilitas harga dan memikirkan masa depan sumber daya, Kementerian ESDM memutuskan turun tangan. Produksi batu bara akan ditekan drastis, menjadi sekitar 600 juta ton per tahun. Itu hitungan kasar.

"Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita," jelas Bahlil.

Soal angka pastinya, dia serahkan ke tim teknis.

"Urusan RKAB, Pak Dirjen Minerba lagi menghitung, yang jelas di sekitar 600 juta lah. Itu kurang lebih, jadi bisa kurang bisa lebih," tambahnya.

Langkah revisi RKAB ini tak hanya untuk batu bara. Nikel juga akan disesuaikan, terutama menyelaraskan pasokan bijih dengan kebutuhan pabrik pengolahan dalam negeri. Bahlil menegaskan, semangat hilirisasi yang berkeadilan harus jadi pedoman. Industri besar tak boleh memonopoli; mereka wajib menyerap bijih dari penambang lokal.

"Industri-industri besar juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli," tegasnya.

"Kita ingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu, hilirisasi yang berkeadilan."