Prabowo Desak Pencabutan HGU untuk Lahan Huntara Korban Bencana

“Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto. Ia menambahkan bahwa unit itu sudah lengkap dengan fasilitas dasar. “Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu unit.”

Angka itu dinilai Presiden cukup efisien. Namun begitu, waktu pembangunan juga jadi perhatian. BNPB mencontohkan percepatan yang dilakukan Satgas TNI-Polri di Lewotobi, yang bisa memindahkan 8.000 kepala keluarga dan membangun huntara dalam enam bulan.

“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari enam bulan?” tanya Prabowo mendorong.

“Siap, Pak Presiden. Lebih cepat,” balas Suharyanto menyatakan kesiapan.

Memang, idealnya huntara ini hanya dipakai maksimal setahun sebelum warga pindah ke rumah permanen. Tapi kenyataan di lapangan seringkali berbeda, terutama jika urusan lahan berlarut-larut. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, BNPB punya beberapa opsi. Selain model rumah keluarga, ada juga desain barak. Jika lahannya memadai, setiap keluarga bisa dapat bidang 8x10 meter, yang nantinya memudahkan pembangunan huntap di lokasi yang sama.

Di akhir pembahasan, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan tanpa birokrasi yang berbelit. Ia bahkan membuka opsi untuk desain fabrikasi bertingkat jika situasi memaksa. Intinya, semua jalan harus diambil agar korban bencana segera mendapat tempat tinggal yang layak.