Suasana kelas di SMPN 1 Samarinda pagi itu benar-benar berbeda. Tidak ada wajah-wajah mengantuk atau kebosanan yang sering terlihat saat pelajaran berlangsung. Yang ada justru riuh rendah interaksi antara guru dan murid, semuanya berpusat pada sebuah layar besar interaktif yang menghidupkan proses belajar.
Menurut unggahan Instagram resmi sekolah yang di-posting Selasa lalu, transformasi ini tak lepas dari kehadiran Interactive Flat Panel (IFP) atau papan pintar dari program Presiden Prabowo Subianto. Alat ini menjadi jantung dari digitalisasi pendidikan yang sedang digalakkan.
Bayangkan saja, Pak guru memulai pelajaran tidak dengan menanyakan kabar secara konvensional. Melalui aplikasi di papan pintar, setiap siswa bisa memilih emoticon yang mewakili perasaan mereka. Senang, antusias, atau bahkan sedih semua tercermin langsung di layar besar. Cara yang sederhana tapi powerful untuk membangun ikatan emosional di awal sesi.
Yang bikin semakin seru, materi pembelajaran disajikan lewat permainan interaktif.
"Masuk ke inti pembelajaran, siswa diuji cepat tangkapnya melalui Family 100 di Wordwall. Seluruh pertanyaan dan jawaban muncul secara real-time di IFP, membuat kompetisi jadi lebih seru dan transparan," tulis akun @smpn1samarinda mendeskripsikan aktivitas di kelas.
Mereka menambahkan, "Sebagai penutup, kami melakukan asesmen akhir menggunakan ZEP Quiz yang kembali ditampilkan secara interaktif di layar besar sehingga semua siswa bisa memantau progresnya."
Di sisi lain, pendekatan ini ternyata bukan sekadar mengganti papan tulis konvensional dengan versi digital. Menurut penjelasan sekolah, melalui IFP siswa tidak hanya dilatih berpikir kritis, tapi juga diajak memadukan gerak fisik dan interaksi sosial. Konsep-konsep abstrak tentang perubahan sosial bukan lagi sekadar teori, melainkan sesuatu yang mereka alami langsung.
Artikel Terkait
Anggaran Aceh Tak Dipangkas, Prabowo Beri Lampu Hijau di Tengah Bencana
Medvedev Peringatkan Eropa dengan Video Serangan Rudal Hipersonik ke Ukraina
Waspada! Link Pendaftaran BSU 2026 Ternyata Hoaks, Kemnaker Tegaskan Belum Ada Kebijakan
Jerman Perketat Hukum untuk Hadang Gelombang Deepfake dan Pelecehan Digital