Aliansi Ulama Jabar Kembali Tolak Pembangunan Patung Bung Karno

Bandung – Rencana pembangunan Monumen Patung Bung Karno di Taman GOR Saparua, Bandung, kembali menuai penolakan keras. Kali ini, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat secara resmi menyampaikan keberatan mereka kepada DPRD provinsi.

Audensi berlangsung pada Selasa lalu. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin menerima delegasi para ulama dan tokoh masyarakat. Suasana ruang Bamus DPRD Jabar terlihat cukup tegang.

Menurut Ustaz Asep Syaripudin, yang bertindak sebagai koordinator aliansi, penolakan ini bukan hal baru. Sejak peletakan batu pertama pada Juni 2023, mereka sudah menyuarakan penentangan terhadap patung setinggi 22 meter itu. Rencana pemasangan patung yang semula dijadwalkan Desember 2023 pun akhirnya batal.

“Tapi pekan lalu, kami dapat kabar proyek ini hidup lagi,” ujar Ustaz Asep. Targetnya, pembangunan akan rampung pada Desember 2025, dan peresmiannya dilakukan pada April 2026. Karena itulah, mereka kembali mengambil langkah dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar.

Dari sisi agama, Ustaz Hery Susanto memberikan penjelasan yang cukup gamblang. Ia menyebut tiga landasan utama penolakan mereka. Pertama, doa Nabi Ibrahim dalam QS. Ibrahim ayat 35–36 yang mengingatkan bahaya berhala. Kedua, peringatan dalam sejumlah hadits tentang beratnya azab bagi pembuat patung. Ketiga, risiko maksiat jariyah seperti yang tercantum dalam QS. Al-A’raf ayat 38.

“Patung setinggi itu, di tanah publik, berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam kesyirikan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ritual sesajen yang dilakukan saat peletakan batu pertama. Menurutnya, hal itu menjadi indikasi bahwa praktik serupa bisa terulang. “Ini sama saja dengan membangun berhala. Harus dihentikan dan dibatalkan permanen,” tambah Ustaz Hery.

Di sisi lain, Ummu Faqih dari Forum Pergerakan Muslimah Jabar menyampaikan kekhawatiran yang lebih luas. Ia menilai pembangunan patung Bung Karno bisa menjadi preseden buruk. Jawa Barat yang mayoritas Muslim dikhawatirkan akan diikuti pendirian patung-patung lain.

“Kami takut terjadi pengkultusan. Nanti di bawah patung bisa ada yang menabur bunga atau bahkan sesajen seperti di Bali. Ini jelas berbahaya,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, aliansi akhirnya menyampaikan pernyataan sikap resmi. Poin utamanya: tetap menolak pembangunan monumen patung, dan mendesak Gubernur serta DPRD Jabar menghentikan seluruh proses pembangunan.

Menanggapi hal itu, Acep Jamaludin berjanji akan segera meneruskan masukan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini penting dan harus segera disampaikan. Kalau tidak ada respons dan pembangunan tetap berjalan, aliansi perlu kembali menyuarakan aspirasinya. Kami siap mengawal,” kata Acep.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah tokoh lain, seperti Ir. H. Luki Sambas, MM dari Sekretaris API Jabar, Drs. Marsa Suraka (Wakil Ketua Bakomubin Jabar), serta perwakilan dari berbagai ormas dan pesantren di Jawa Barat.