Kemenkum Kalbar Perkuat Perencanaan Anggaran Lewat RPATA

Selasa lalu, tepatnya pada 25 November 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti sosialisasi virtual yang digelar Kementerian Keuangan. Intinya, mereka membahas mekanisme anggaran untuk pekerjaan yang belum tuntas di akhir tahun, lewat rekening penampungan. Tim Kerja Pengelola Keuangan Kanwil turut hadir dalam acara itu, sebagai upaya memastikan pengelolaan anggaran di satuan kerja mereka berjalan terukur, adaptif, dan tepat sasaran.

Nah, fokus utama sosialisasi ini adalah penyusunan Rencana Penarikan dan Atas Penggunaan Dana, atau yang biasa disingkat RPATA. Ini bukan sekadar dokumen biasa, lho. RPATA dianggap sebagai instrumen kunci untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pembelanjaan negara. Tujuannya jelas: mengatur kebutuhan penarikan dana berdasarkan sejauh mana progres suatu kegiatan berjalan. Dengan begitu, program pemerintah tidak akan macet meski ada pekerjaan yang belum kelar saat tahun anggaran berakhir.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya nanti, RPATA juga akan menjadi dasar koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan KPPN Pontianak. Koordinasi ini penting banget untuk memastikan proses pencairan dana berjalan mulus dan stabilitas kas negara tetap terjaga. Perencanaan yang akurat diharapkan bisa mencegah penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Selain itu, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pun bisa diminimalisir.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa disiplin anggaran adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang bertanggung jawab.

“RPATA bukan formalitas belaka. Ini adalah strategi agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat. Rekening penampungan seharusnya jadi alat untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, bukan alasan untuk menunda-nunda. Saya minta semua satuan kerja disiplin dalam perencanaan, evaluasi progres, dan dokumentasi. Jangan sampai ada hambatan di akhir tahun,” tegas Jonny.

Menurutnya, penerapan mekanisme ini juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mencegah penyimpangan realisasi anggaran. Tujuannya, agar setiap pekerjaan bisa terus berlanjut tanpa melanggar ketentuan fiskal yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera bergerak. Mereka berencana menginventarisasi pekerjaan yang berpotensi belum selesai hingga akhir tahun anggaran. Tak hanya itu, evaluasi kontrak dan progres pelaksanaan juga akan dilakukan. Ini menjadi dasar penentuan penggunaan rekening penampungan.

Yang tak kalah penting, mereka akan menyiapkan semua dokumen pendukung dan memastikan semuanya sesuai dengan regulasi serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan komitmennya. Mereka ingin menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan memastikan seluruh layanan publik kepada masyarakat bisa berjalan optimal.