Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyambut baik putusan MK. Mereka menilai keputusan ini justru memperkuat posisi negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan percepatan pembangunan IKN.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa putusan MK ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah membangun IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap sesuai konstitusi.
“Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” ucap Nusron.
Dia menambahkan, seluruh proses yang sudah berjalan tetap bisa dilanjutkan, hanya perlu penyesuaian aturan teknis saja. Hal ini dinilai sejalan dengan visi Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Rahmat Fiansyah
Artikel Terkait
Perundingan AS-Iran di Islamabad Berakhir Deadlock, Isu Nuklir dan Selat Hormuz Jadi Ganjalan
Ketua Jalinan Alumni Timur Tengah: Pernyataan JK Soal Syahid Dicabut dari Konteks, Bukan Ajaran Agama
KAI Tegaskan Aksi Taruh Batu di Rel Bekasi Bisa Anjlokan Kereta
Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman untuk 11 Bulan ke Depan