Mentan Bongkar Praktik Serakahnomics yang Ancam Pangan Nasional

- Rabu, 19 November 2025 | 12:55 WIB
Mentan Bongkar Praktik Serakahnomics yang Ancam Pangan Nasional
Mentan Bongkar Praktik Serakahnomics yang Ancam Pangan Nasional

Mentan Bongkar Praktik Serakahnomics yang Ancam Pangan Nasional

Ribuan penggilingan kecil kolaps akibat strategi pasar yang tidak sehat

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik ekonomi rakus (serakahnomics) yang sistemik di sektor pertanian Indonesia. Fenomena ini disebut telah mematikan ribuan penggilingan padi skala kecil akibat kesulitan mengakses bahan baku.

ANALISIS: Para pelaku besar secara strategis membeli Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga sedikit di atas pasar, bukan untuk membantu petani, melainkan memonopoli pasokan hingga tidak menyisakan ruang bagi usaha kecil.

Amran mengaku pemerintah sedang melakukan pembongkaran terhadap strategi penguasaan rantai pasok pangan, khususnya komoditas gabah dan beras, yang telah berlangsung bertahun-tahun.

"Praktik ini sudah lama berkembang di Indonesia. Namun sekarang saatnya kita membongkar dan benar-benar berpihak pada rakyat kecil," tegas Mentan dalam keterangan resmi, Rabu (19/10/2025).

Manipulasi Kualitas Beras Premium Terungkap

Investigasi lebih lanjut menemukan praktik penipuan kualitas beras premium di pasaran. Salah satu merek beras mengklaim produknya premium, namun hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat patahan (menir) mencapai 59 persen.

Angka ini sangat kontras dengan standar mutu premium yang mensyaratkan maksimal 14 persen patahan.

"Faktanya, pecahannya mencapai 59 persen. Ini seharusnya jadi pakan ayam, tapi dikemas seolah-olah beras premium," ungkap Amran dengan nada prihatin.

Temuan ini memperkuat indikasi serakahnomics dalam industri perberasan, dimana keuntungan maksimal diraup dengan mengorbankan kualitas dan menipu konsumen.

Sistem Pangan Nasional Perlu Reformasi Total

Mentan juga mengkritik penyimpangan pemanfaatan program subsidi yang seharusnya menyasar pelaku kecil, justru dinikmati korporasi besar. Menurutnya, sistem pangan nasional membutuhkan perbaikan menyeluruh.

"Negara harus berpihak pada yang selama ini dirugikan. Perlu reformasi sistemik agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak terus menjadi korban," tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah melakukan restrukturisasi sektor pertanian, meski menghadapi tantangan dari kepentingan ekonomi yang telah mengakar kuat.

Nia Deviana
Editor: Tim Investigasi Kebijakan Pangan

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar