Bapanas dan Pemprov Papua Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan

Menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun depan, pemerintah tak tinggal diam. Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Papua digencarkan. Caranya? Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dijalankan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Pemprov Papua. Intinya, pasokan harus aman, harga pun harus bisa dijangkau masyarakat.

Nita Yulianis, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, menegaskan ini adalah langkah konkret. “Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah Papua, dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau sesuai harga acuan penjualan,” jelasnya.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan,” tambah Nita dalam keterangan pers Kamis (26/2/2026) lalu.

Di lapangan, berbagai komoditas dijual dengan patokan harga pemerintah. Harganya jelas lebih miring ketimbang pasar biasa. Ambil contoh beras SPHP. Untuk kemasan 5 kilogram, harganya cuma Rp60.000, atau setara Rp12.000 per kilogram. Stoknya sendiri disiapkan sekitar 1 ton untuk memenuhi kebutuhan.

Tak cuma beras. Minyak goreng MinyaKita dijual Rp15.700 per liter, sesuai HET. Ada sekitar 360 liter yang disediakan. Lalu ada gula konsumsi seharga Rp18.500 per kilogram dengan stok 80 kilogram. Daftar barang murah ini masih panjang: tepung terigu Rp9.500/kg, daging ayam ras Rp47.000/kg, sampai telur ayam ras Rp68.000 per tray. Bawang putih dan merah juga ada, masing-masing Rp45.000 dan Rp50.000 per kilogram. Buat melengkapi, sayur-mayur dan cabai pun disediakan dengan harga yang tak memberatkan.

Namun begitu, tantangan di Papua memang tidak kecil. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, mengakui kondisi geografis yang menantang membuat biaya distribusi membengkak. Itulah mengapa intervensi pemerintah lewat GPM ini dinilai penting.

“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah,” tegas Aryoko.

Menurutnya, program ini bukan sekadar bantuan sesaat. Ia merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dan perlindungan daya beli, terutama saat menyambut hari-hari besar keagamaan.

Kunci keberhasilannya, lanjut dia, ada pada sinergi. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga pelaku usaha dan stakeholder lain mutlak diperlukan. Hanya dengan cara itu stabilitas harga dan ketersediaan pangan di bumi Cendrawasih bisa benar-benar terjaga.

Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan, pemerintah optimis. Stabilitas pangan di Papua selama Ramadan nanti bisa dikendalikan. Harapannya, masyarakat bisa beribadah dengan tenang, tanpa harus pusing memikirkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.