Tarif LRT Jakarta Velodrome-Manggarai: Penjelasan Resmi Gubernur Soal Rp 160 Ribu

- Senin, 17 November 2025 | 07:15 WIB
Tarif LRT Jakarta Velodrome-Manggarai: Penjelasan Resmi Gubernur Soal Rp 160 Ribu
Tarif LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai: Penjelasan Terkini dari Gubernur

Tarif LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Belum Diputuskan, Proyek Masih Berlangsung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan resmi mengenai kabar yang beredar tentang besaran tarif LRT Jakarta untuk rute baru Velodrome menuju Manggarai. Pihaknya menegaskan bahwa keputusan final mengenai tarif angkutan massal tersebut sama sekali belum ditetapkan. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan rute LRT Jakarta tersebut sendiri masih dalam tahap pengerjaan dan belum dinyatakan rampung sepenuhnya.

Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung sebagai bentuk klarifikasi langsung menanggapi informasi yang ramai beredar di berbagai platform media sosial. Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa tarif LRT untuk rute Velodrome–Manggarai bisa mencapai angka Rp160.000 per orang jika tanpa adanya subsidi dari pemerintah.

Gubernur Pramono Anung dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tarif LRT Jakarta bukanlah wewenang dari pengelola LRT secara mandiri. Menurutnya, keputusan penting seperti besaran tarif berada di bawah kewenangan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang kebijakan. Proses pembahasan dan penentuan tarif akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek setelah proyek fisik selesai dibangun.

Oleh karena itu, Pramono Anung memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh atau spekulasi mengenai kisaran harga tiket LRT Jakarta. Penekanannya adalah pada status proyek yang masih berjalan, di mana fokus utama saat ini adalah pada penyelesaian konstruksi, bukan pada penetapan tarif.

Pembahasan mengenai struktur dan besaran tarif LRT Jakarta untuk rute baru ini akan dimulai setelah seluruh proses pembangunan dinyatakan selesai dan memenuhi semua standar operasional. Gubernur juga menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil melalui mekanisme rapat resmi yang melibatkan pihak-pihak terkait, memastikan transparansi dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk publik.

Komentar