Eggi Sudjana Tuding Jokowi Dapat Perlakuan Istimewa di Mata Hukum

Kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, Eggi Sudjana, yang baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, menuding adanya keistimewaan hukum yang dinikmati oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Eggi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Ia mempertanyakan mengapa Jokowi seolah dikecualikan dari prinsip ini.

"Tolong dengan hormat, kita semua punya hak yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh hukum, pasal 27 ayat 1 (UUD 1945), setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali," kata Eggi dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu malam, 9 November 2025.

Ia menegaskan bahwa status Jokowi sebagai mantan presiden membuatnya sama dengan warga negara biasa. "Nah, kenapa Jokowi dikecualikan? Apalagi udah mantan, mantan kan udah jadi sipil, istilahnya sudah jadi rakyat biasa lagi, sama dengan kita," tegasnya.

Pelanggaran Hukum yang Ditudingkan Eggi Sudjana

Eggi menyebut ada tiga landasan hukum yang dilanggar dalam penetapan dirinya sebagai tersangka:

• Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
• UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
• Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan.

Ia menduga kuat bahwa pengaruh Jokowi masih sangat besar dalam proses hukum di Indonesia. Ia merasa ada privilege atau hak istimewa yang masih melekat pada mantan presiden tersebut.

"Tapi inget baik-baik ini pasal 27 ayat 1 (UUD 1945), kenapa dia (Jokowi) dikecualikan? Kok kita dikucilkan kayak begini, dianggap kutu kupret segala macam," tegas Eggi sekali lagi.

Langkah Hukum yang Akan Ditempuh Eggi Sudjana

Eggi menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala proses hukum. Langkah terdekat yang akan ia ambil adalah dengan mengajukan praperadilan.

"Oleh karena itu, saudara-saudaraku tolong dengan hormat, tidak bermaksud cari ribut, saya di sini kok, mana kabur ke luar negeri? Saya minta lawyer saya kalau berkenan, sejalan lakukan praperadilan," pungkasnya.