Putusan MKD: Sahroni Cs Tetap Jadi Anggota DPR dengan Sanksi Berbeda

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah mengeluarkan putusan final mengenai status keanggotaan DPR RI periode 2024–2029. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu, 5 November 2025, MKD memutuskan untuk mengaktifkan kembali sejumlah anggota DPR yang sebelumnya dinonaktifkan, dengan beberapa di antaranya dikenai sanksi masa nonaktif tertentu.

Daftar Anggota DPR yang Diaktifkan Kembali dan Dikenai Sanksi

Hasil sidang MKD memutuskan dua anggota dinyatakan tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali:

Adies Kadir - Diaktifkan kembali dan kembali menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI
Surya Utama (Uya Kuya) - Diaktifkan kembali sebagai anggota DPR

Sementara tiga anggota lainnya terbukti melanggar kode etik dan dikenai sanksi nonaktif sementara:

Ahmad Sahroni - Nonaktif selama 6 bulan
Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) - Nonaktif selama 4 bulan
Nafa Urbach - Nonaktif selama 3 bulan

Latar Belakang Putusan MKD

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan para anggota dewan tersebut menjadi korban narasi video menyesatkan. Video tersebut menggambarkan mereka berjoget menanggapi kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

"Putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan MKD pada 15 November 2025 yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD. Keputusan ini bersifat final dan mengikat sejak dibacakan," tegas Adang.

Rincian Lengkap Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan

Berikut adalah poin-poin lengkap putusan MKD:

Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik
Adies Kadir diminta berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menjaga perilaku
Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR
Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik
Nafa Urbach diminta berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku
Nafa Urbach nonaktif selama tiga bulan
Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik
Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR
Eko Hendro Purnomo terbukti melanggar kode etik DPR RI
Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan
Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik DPR
Ahmad Sahroni nonaktif selama 6 bulan
Selama masa penonaktifan, semua anggota yang terkena sanksi tidak mendapatkan hak keuangan

Dengan keputusan ini, MKD menegaskan komitmennya dalam menjaga etika publik, profesionalisme, dan kehormatan lembaga legislatif di tengah sorotan masyarakat yang semakin kritis.