Dedi Mulyadi Vs Purbaya: Polemik Dana Giro Jawa Barat Rp2,1 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi. Purbaya menilai penyimpanan dana daerah di rekening giro menyebabkan kerugian karena bunga yang kecil.

Bantahan Keras Dedi Mulyadi

Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyampaikan bantahan melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan keheranannya atas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa giro merupakan pilihan terbaik untuk mengelola dana daerah.

"Giro adalah jalan terbaik. Tapi kalau sekarang simpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah simpan uang di kasur atau di lemari besi itu justru lebih rugi lagi," tegas Dedi pada Kamis (23/10/2025).

Alasan Strategis Dana di Giro

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan logis di balik kebijakan penyimpanan dana di giro. Menurutnya, setiap proyek pemerintah dibayar secara bertahap dalam beberapa termin untuk menjaga kepatuhan hukum dan administrasi.

"Pembayaran proyek dibagi dalam termin agar tertib secara hukum dan administrasi. Jadi uang itu bukan mengendap, tapi menunggu giliran untuk digunakan," jelasnya.

Penyerapan Dana Rp2,1 Triliun

Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa dana sebesar Rp2,1 triliun yang saat ini berada di bank akan terserap seluruhnya menjelang akhir tahun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program layanan publik di berbagai kabupaten dan kota.

"Semuanya sudah ada posnya. Tidak ada yang mengendap tanpa arah," tegas Dedi.

Pendirian Kuat Pemerintah Pusat

Di sisi lain, Menkeu Purbaya tetap pada pendiriannya. Ia menilai penempatan dana daerah di giro mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan kas daerah.

"Bunga giro kecil, ya daerahnya rugi sendiri. Kalau di deposito, minimal masih ada tambahan pendapatan," ungkap Purbaya di Jakarta.

Debat Klasik: Efisiensi vs Fleksibilitas

Polemik ini menyoroti perdebatan klasik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat mendorong optimalisasi kas, sementara daerah membutuhkan fleksibilitas dalam penyerapan anggaran.

Data nasional menunjukkan bahwa dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan penyerapan yang seringkali lambat hingga akhir tahun.

Kesiapan Diaudit dan Transparansi

Dedi Mulyadi menegaskan kesiapan Pemprov Jawa Barat untuk diaudit kapan pun. "Silakan periksa, kami terbuka. Semua tercatat di BI, tidak ada yang disembunyikan," ujarnya.

Dengan nada santai, Dedi mengakhiri pernyataannya: "Kalau simpan di giro dibilang rugi, masa iya harus disimpan di kasur?"