"Di era modern, negara membangun sesuatu yang mercusuar tapi dengan cara tradisional," ujar Ubedilah menambahkan.
Potensi Masalah Anggaran dan Korupsi
Lebih lanjut, Ubedilah menyoroti kebijakan yang dinilai plin-plan dan tidak konsisten. Perubahan anggaran yang terus terjadi serta adanya pembengkakan biaya, menurut analisis politik, berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
"Sangat wajar kalau proyek ini dibongkar," tegas Ubedilah, menyimpulkan evaluasinya terhadap proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.
Artikel Terkait
Prabowo Gebrak Meja: Wisata Bencana Jadi Ujian Loyalitas Kabinet
Said Didu Beri Sinyal Bahaya: Kudeta Sunyi Mengintai Istana?
Prabowo Geram, Larang Pejabat Wisata Bencana
Banjir Bandang Sumatera: Penegakan Hukum atau Pencarian Kambing Hitam?