"Di era modern, negara membangun sesuatu yang mercusuar tapi dengan cara tradisional," ujar Ubedilah menambahkan.
Potensi Masalah Anggaran dan Korupsi
Lebih lanjut, Ubedilah menyoroti kebijakan yang dinilai plin-plan dan tidak konsisten. Perubahan anggaran yang terus terjadi serta adanya pembengkakan biaya, menurut analisis politik, berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
"Sangat wajar kalau proyek ini dibongkar," tegas Ubedilah, menyimpulkan evaluasinya terhadap proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir