Jebakan Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi: Ancaman Nyata yang Wajib Diwaspadai Pemerintah

Opsi Penyelesaian dan Rekomendasi PKS

PKS berharap pemerintah telah melakukan negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN. Beberapa opsi yang berkembang adalah:

• Melunasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur.
• Memberikan suntikan dana tambahan untuk KAI.

"PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Handi.

Dampak Ekonomi yang Belum Signifikan

Handi juga menyoroti bahwa proyek kereta cepat ini secara keseluruhan dinilai belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung.

"Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

Peringatan untuk Proyek Masa Depan

Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara.

Handi menekankan pentingnya menyusun skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

“Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

Sumber: RMOL